MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah pertama kali bergabung pada 1973, Inggris secara resmi keluar dari pasar tunggal Uni Eropa dan memulai babak baru di awal tahun 2021.
Sejak mayoritas penduduk Inggris menyatakan dukungan untuk keluar dari Uni Eropa pada 2016 silam, Inggris berupaya untuk menjalin hubungan baru dengan serikat pabean tersebut dan bukan sebagai satu entitas yang sama melainkan sebagai pihak yang terpisah.
Sebagai negara global yang tidak lagi terbelenggu aturan Uni Eropa, hal ini tentu mendorong Inggris untuk mulai menjalankan rencana mereka dalam mengatasi berbagai persoalan, mulai dari urusan perjalanan, tempat tinggal, pekerjaan, pariwisata, hingga pasokan barang dan jasa.
Inggris akan mengontrol sistem imigrasinya sendiri dan tidak lagi memberikan akses otomatis atau bahkan preferensial kepada warga negara Uni Eropa. Hal itu dapat membuat beberapa perubahan pada sistem perpajakannya, seperti menghapus PPN pada produk sanitasi.
Inggris juga akan mengatur ulang perihal birokrasi. Perdagangan barang akan menjadi jauh lebih memberatkan karena akan ada serangkaian pemeriksaan bea cukai dan peraturan baru, termasuk aturan asal dan persyaratan konten lokal yang ketat.
Diketahui, akan ada lebih banyak dokumen yang dibutuhkan jika hendak melakukan ekspor barang ke Uni Eropa. Seperti yang terjadi di perbatasan antara Surrey dan Kent di mana adanya penundaan pergerakan truk akibat penularan varian baru COVID-19 di Inggris. Hal itu menyebabkan ribuan truk mundur dan membutuhkan lebih banyak persyaratan dokumen untuk bisa lewat.
Selain itu, akan ada hambatan nontarif baru bagi warga negara Uni Eropa, seperti berlakunya pemeriksaan dengan cara baru yang akan membuat proses perdagangan dengan Inggris menjadi lebih mahal.
Meskipun menguntungkan Inggris dalam hal pemasukan, aturan dan persyaratan baru yang diterapkan dapat mengganggu arus barang, menyebabkan masalah bagi bisnis yang mengandalkan rantai pasokan tepat waktu. Dalam situasi terburuk, bisa menyebabkan kekurangan pangan di Inggris dan hal itu tidak berjalan baik dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung.
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, yang juga selaku tokoh utama dalam Brexit, mengklaim Inggris memiliki banyak keuntungan setelah menyepakati perjanjian bebas dari Uni Eropa. Menurutnya, Inggris telah mengambil kembali kendali atas hukum, perbatasan, dan perairan penangkapan ikannya.
Inggris dapat dikatakan menjadi negara yang baru dan benar-benar merdeka. Kendati demikian, Johnson menyampaikan bahwa Inggris tetap mengharapkan Uni Eropa sebagai sekutunya.
Reporter: Safira Ginanisa
