1.900 Km Jalan Tol Dibangun Selama Tujuh Tahun

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Selama lebih dari 40 tahun, pemerintah telah membangun 780 km jalan tol. Sedangkan selama tujuh tahun terakhir, pemerintah Presiden Joko WIdodo telah membangun 1.900 km jalan tol.

Untuk itulah Jokowi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain. ”Kita dorong betul agar jalan tol ini segera semuanya tersambung. Baik yang Trans Jawa maupun Trans Sumatra, dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi,” ujar Jokowi dalam sambutannya melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, salah satu hambatan dalam pembangunan infrastruktur selama ini adalah pembiayaan. Menurut dia, pemerintah selama ini tak mencari alternatif pembiayaan dan selalu bergantung pada APBN maupun keuangan BUMN.

Sedangkan pembangunan kepada pihak swasta juga tak berjalan baik. Karena itu, pemerintah mendirikan Indonesia Investment Authority (INA).

“Ini sebuah alternatif scheme pembiayaan yang sebelumnya gak pernah kita pikirkan muncul. Dan hari ini saya sangat senang telurnya pecah. Sudah sepakat tadi nilainya kurang lebih 39 triliun lebih,” kata dia.

Jokowi yakin, penandatanganan perjanjian oleh INA ini akan memberikan efek kepercayaan baik dari domestik maupun internasional terhadap cara pengelolaan keuangan Indonesia. Ia berharap manajemen dan tata kelola di INA mampu menumbuhkan kepercayaan dari internasional dan juga domestik. Sehingga akan banyak investasi yang masuk.

“Dan INA bisa nanti bekerja sama dengan BUMN maupun swasta yang kita harapkan akan memberikan efek ekonomi terhadap negara kita,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

A2RTU Gelar Expo Sistem Refrigerasi dan Tata Udara Pendukung Ketahanan Pangan dan Net Zero Emission

Mata Indonesia, Yogyakarta - Ketahanan pangan menjadi isu yang masif didengungkan oleh pemerintah. Terlebih, saat ini Indonesia bersiap menyongsong Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang kini diubah menjadi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) Tahun 2020-2024 menyebut bahwa pembangunan pangan di Indonesia masih menghadapi masalah. Utamanya, terkait dengan penyediaan (supply) pangan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini