Gara-gara Asian Games, Soekarno Batal Pindahkan Ibu Kota

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Presiden pertama RI, Soekarno, punya rencana dan keinginan kuat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Nah, rencana ini batal gara-gara penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962.

Cerita ini dikemukakan sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam. ”Persiapan Asian Games menyebabkan rencana pemindahan ibu kota terbengkalai. Hingga 1965 ada peralihan kekuasaan sehingga ide ibu kota tidak terdengar lagi,” kata dia dalam diskusi Polemik soal “Gundah Ibu Kota Dipindah”, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, Soekarno sangat serius untuk memindahkan ibu kota karena ketika itu sudah ada desain sederhana tentang Palangkaraya menjadi ibu kota baru Indonesia. Malah, Bung Karno pun meninjau langsung ke Palangkaraya untuk menindaklanjuti wacana tersebut. Namun menjelang 1960-an, niat Bung Karno harus ditangguhkan karena ada tawaran Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV/1962.

“Bung Karno berpikir tidak mungkin itu (Asian Games IV/1962) diadakan di ibu kota baru yang sedang dibangun. Makanya Jakarta dibangun hotel (Indonesia), Gedung Sarinah, bahkan patung selamat datang di HI untuk ucapan selamat datang para atlet di Indonesia,” katanya.

Istora Senayan

Ia menyebutkan rencana pemindahan ibu kota negara karena ada faktor pendorong dan penarik. Dalam sejarah Indonesia, ketika pusat pemerintahan di pindah ke Yogyakarta ketika itu ada faktor pendorong di mana Jakarta dalam kondisi tidak aman. ”Yogyakarta ditawarkan jadi pusat pemerintah karena ada situasi genting yang menjadi faktor pendorongnya. Begitu juga ketika presiden sempat mengirim surat pembentukan pusat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi karena ada faktor darurat,” ujarnya.

Pemindahan ibu kota, menurut Asvi, sudah sangat diperlukan karena berbagai faktor pendorong itu sudah ada sekarang. “Kemacetan kita bisa bayangkan 40 tahun lagi. Banjir, tenggelamnya Jakarta Utara, belum lagi kemacetan dan lain-lain,” katanya.

Dengan dipindahkan ibu kota diharapkan akan mendorong pembangunan ekonomi ke arah timur. ”Harapannya diletakan di tengah-tengah akan mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang menoleh ke timur,” katanya.

Pada banyak negara yang memindahkan ibu kota negaranya, terjadi pemisahan peran benar-benar antara ibukota pemerintahan dan “ibu kota bisnis” alias pusat bisnis dan lain-lain.

Di antara negara itu adalah pemisahan antara Kuala Lumpur dengan Putrajaya di Malaysia, di mana Putrajaya benar-benar difungsikan sebagai ibu kota negara. Hal lain yang dicatat adalah posisi ibu kota baru itu tidak selalu ada di tengah-tengah negara bersangkutan. Canberra di Australia sebagai contoh, ada di pantai tenggara negara benua itu.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini