Update Kondisi Gunung Merapi Januari 2024: Empat Kali Awan Panas hingga 189 Kali Guguran Lava

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Gunung Merapi di perbatasan DIY dan Jawa Tengah terus menunjukkan aktivitasnya. BPPTKG mencatat adanya empat kali luncuran awan panas dan ratusan guguran lava selama pekan terakhir, yakni dari tanggal 5 – 11 Januari 2024.

Kepala BPPTKG, Agus Budi Santoso menyampaikan bahwa dalam periode tersebut terdapat empat kali awan panas guguran, satu kali menuju selatan (hulu Kali Boyong) dengan jarak luncur 1.000 meter, dan tiga kali ke arah barat daya (hulu Kali Bebeng) dengan jarak luncur maksimal 1.500 meter.

“Guguran lava terjadi sebanyak 189 kali, melibatkan berbagai arah termasuk selatan, barat daya, dan barat,” ujar Agus dikutip Selasa 16 Januari 2024.

Suara guguran terdengar sebanyak 10 kali dari Pos Babadan dengan intensitas bervariasi dari kecil hingga sedang. Analisis morfologi kubah lava menunjukkan adanya perubahan pada kubah barat daya akibat aktivitas awan panas guguran dan guguran lava.

“Tapi hingga kini, kubah tengah tidak menunjukkan perubahan signifikan,” ujar dia.

Pada tanggal 10 Januari 2024, titik panas tertinggi mencapai 338 derajat celsius untuk kubah barat daya, sedangkan kubah tengah mencapai 167,1 derajat celsius. Volume kubah barat daya terukur sebesar 2.663.300 meter persegi dan kubah tengah sebesar 2.358.400 meter persegi.

BPPTKG juga mencatat aktivitas gempa, terutama gempa guguran yang terjadi sebanyak 735 kali, disusul gempa fase banyak (115 kali), gempa tektonik (10 kali), dan gempa awan panas guguran (4 kali). Intensitas kegempaan pada minggu ini meningkat dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

Meskipun demikian, deformasi Gunung Merapi yang dipantau menggunakan EDM dan GPS tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Gunung Merapi tetap berada pada tingkat Siaga atau Level III sejak 5 November 2020.

“Sejauh ini potensi bahaya saat ini, termasuk guguran lava dan awan panas di sektor selatan-barat daya, melibatkan Sungai Boyong hingga 5 km, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng hingga 7 km, Sungai Woro hingga 3 km, dan Sungai Gendol hingga 5 km,” kata dia.

“Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan di daerah potensi bahaya, mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik, dan mewaspadai bahaya lahar terutama saat hujan di sekitar Gunung Merapi,” tambah Agus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini