Terkait Surat WHO, Jokowi Bentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung merespon surat dari Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus terkait peningkatan mekanisme tanggap darurat di Indonesia untuk menghadapi penyebaran penyakit pernapasan karena infeksi virus corona jenis baru.

“Pemerintah sudah meningkatkan penanganan Covid-19 dengan menerbitkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menajamkan kemampuan koordinasi pemerintah,” kata Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman, Sabtu 14 Maret 2020. Dikutip dari Antara.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam surat tertanggal 10 Maret 2020 mengatakan WHO telah bekerja semaksimal mungkin untuk meneliti dan menyebarkan informasi tentang Covid-19.

Namun untuk mengatasi virus tersebut, setiap negara perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk memperlambat penularan dan mencegah penyebaran virus tersebut.

“WHO terus mendesak negara-negara fokus pada deteksi kasus dan kapasitas pengujian laboratorium, terutama di negara-negara berpopulasi besar dan dengan kemampuan sistem kesehatan yang berbeda-beda di wilayah negara tersebut,” kata Tedros.

Alasannya, konfirmasi awal terhadap kasus adalah titik kritis untuk memahami penyebaran Covid-19 dan titik untuk mencegah wabah saat masih ada sedikit kasus dan klaster.

WHO pun memberikan lima poin tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah virus terus menyebar yaitu, pertama meningkatkan mekanisme tanggap darurat, termasuk menyatakan status darurat nasional.

Kedua, mendidik dan berkomunikasi aktif dengan publik terkait risiko dan keterlibatan masyarakat. Ketiga, mengintensifikasi penemuan kasus, pelacakan kontak, pemantauan, karantina dan isolasi kasus.

Keempat, meningkatkan pengawasan Covid-19 menggunakan sistem pengawasan penyakit pernapasan yang ada dan pengawasan berbasis rumah sakit. Kelima, uji kasus yang dicurigai per definisi kasus WHO, kontak kasus yang dikonfirmasi, menguji pasien yang diidentifikasi melalui pengawasan penyakit pernapasan.

WHO juga khusus meminta pemerintah Indonesia membangun laboratorium dengan kapasitas yang cukup dan memungkinkan tim mengidentifikasi kelompok penularan sehingga bisa segera diambil spesimennya. Termasuk menguji yang bukan hanya kasus dengan kontak langsung pasien positif, tetapi kepada seluruh pasien yang menderita flu parah hingga sesak napas.

“Penting bagi WHO mendapatkan data tersebut untuk dapat memberikan penilaian komprehensif secara global dan berkolaborasi serta berkoordinasi dengan kementerian kesehatan di seluruh negara yang terinfeksi,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Program Hilirisasi Stimulus Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Oleh : Ricky Rinaldi Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah Indonesia menunjukkan arahpembangunan yang semakin tajam dan strategis. Salah satu jurus jitu yang kini menjadi fokusadalah program hilirisasi industri—langkah konkret yang tak hanya menjanjikan nilai tambahekonomi, tapi juga membuka pintu kesejahteraan yang lebih merata di daerah. Di Kalimantan Tengah, suara dukungan terhadap hilirisasi disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, yang menyoroti ketergantungan ekonomi daerahterhadap sektor primer dan kini pemerintah mendorong transformasi menuju ekonomi berbasisindustri untuk masa depan yang lebih stabil. Menurutnya, kondisi ini menjadikan ekonomidaerah rentan terhadap gejolak harga global dan menyulitkan pembangunan jangka panjangsecara berkelanjutan. Ia menilai bahwa struktur ekonomi berbasis bahan mentah memerlukan penyempurnaan agar lebih produktif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah pusat. Karena itu, iamenegaskan pentingnya peralihan menuju hilirisasi sebagai langkah strategis yang harus segeradiwujudkan. Siti Nafsiah juga mengungkapkan sektor industri pengolahan menghadapi tantangan, namunpeluang pemulihan sangat besar dengan dukungan hilirisasi dari pemerintah. Padahal, sektor iniseharusnya menjadi fondasi utama dalam mendorong transformasi ekonomi dan peningkatannilai tambah komoditas unggulan daerah. Ia menyebut bahwa pengembangan industri hilir untuk komoditas seperti kelapa sawit, karet, rotan, dan hasil pertanian lainnya sangat penting agar proses pengolahan dapat dilakukanlangsung di daerah. Langkah ini dinilai akan meningkatkan daya saing, membuka lapangankerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Untuk itu, ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menetapkankebijakan pembangunan yang berpihak pada hilirisasi. Menurutnya, penyediaan infrastruktur, kemudahan perizinan, dan pelatihan teknis bagi pelaku usaha lokal adalah langkah konkret yang perlu diprioritaskan. Ia menilai bahwa hilirisasi bukan sekadar pilihan, tetapi merupakankebutuhan strategis yang harus direspons dengan kebijakan terintegrasi dan pendampingan nyata. Dukungan terhadap hilirisasi tidak datang dari daerah saja. Dari level nasional, Kepala BadanPusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, juga menyampaikan pandangan senada. Iamenyatakan bahwa program hilirisasi industri terbukti mampu mendorong pertumbuhanekonomi daerah hingga mencapai dua digit. Ia mengacu pada data beberapa provinsi yang telahtersentuh oleh industrialisasi, dan menunjukkan lonjakan pertumbuhan ekonomi dalam wakturelatif singkat. Amalia menambahkan bahwa dampak paling nyata dari hilirisasi terlihat di kawasan ekonomikhusus (KEK) dan kawasan industri di berbagai wilayah. Ketika struktur ekonomi daerahdiperkuat oleh sektor industri, ketahanan ekonomi wilayah tersebut meningkat secara signifikan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi adalah langkah yang efektif dan berdampaklangsung pada pembangunan ekonomi. Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan hilirisasi bisa menjadi rujukan strategi pembangunannasional ke depan. Menurutnya, pemerataan industrialisasi di berbagai daerah merupakan kuncipenting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Lebih lanjut, Amalia menilai bahwa kebijakan hilirisasi sejalan dengan target Presiden PrabowoSubianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai angka 8 persen. Iamenekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, kalangan insinyur, dan pelaku industridalam mendukung percepatan transformasi industri di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan ini memperkuat keyakinan bahwa hilirisasi bukan hanya strategi lokal, melainkanbagian integral dari visi besar pembangunan nasional. Pemerintah telah menunjukkan komitmenserius dalam mewujudkan reindustrialisasi sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang kokohdan berkelanjutan. Di Kalimantan Tengah, peluang ini harus dijawab dengan langkah konkret. Pemerintah daerahdapat menyusun peta jalan hilirisasi yang berbasis potensi lokal, seperti pengembangan industrikelapa sawit, karet, rotan, dan pertanian. Kawasan industri terpadu yang dekat dengan sumberbahan baku harus diprioritaskan untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensiproduksi. Selain itu, pelaku usaha lokal, khususnya UMKM dan koperasi, perlu dilibatkan dalamekosistem hilirisasi. Pelaku usaha lokal perlu dilibatkan secara aktif sebagai mitra utama dalamrantai nilai industri nasional. Program hilirisasi juga memiliki dampak sosial yang luas. Ketika industri tumbuh dan lapangankerja tercipta, maka kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Pendapatan yang naik berartidaya beli meningkat,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini