Tekan Angka Kemiskinan, Pemda DIY Siapkan Anggaran Hingga Rp. 10,5 Miliar

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memulai program padat karya di sekitar 50 kelurahan di Gunungkidul. Total anggaran yang disediakan sebanyak Rp10,5 miliar.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Tauviq Nur Hidayat, menyatakan bahwa program padat karya ini dibiayai oleh Pemda DIY namun pelaksanaannya dilakukan oleh kabupaten dan kota.

“Tahun ini, Gunungkidul menerima alokasi untuk 72 titik program padat karya, yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 18 titik,” katanya, Minggu 12 Februari 2023.

Anggaran setiap titik bervariasi mulai dari Rp100-200 juta dan diterima oleh masing-masing kalurahan.

Program padat karya ini bertujuan untuk pembangunan jalan dusun dan jalan usaha tani serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Program ini juga mempekerjakan puluhan warga sekitar lokasi pengerjaan. Seperti misalnya, lokasi yang menerima alokasi Rp100 juta harus mempekerjakan 26 orang.

Sedangkan untuk Rp200 juta lebih banyak yaitu mempekerjakan 52 warga. Tauviq berharap program padat karya ini akan selesai pada akhir bulan ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Subiyantoro menyatakan bahwa program padat karya langsung dilaksanakan oleh masing-masing kalurahan yang dibiayai menggunakan dana desa.

“Jumlah dana desa yang diterima oleh pemerintah pusat tahun 2023 sebesar Rp175 miliar dan fokus digunakan untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pencegahan TPPO di Jogja Diperkuat, Gugus Tugas Dibentuk Kurangi Kasus

Mata Indonesia, Yogyakarta - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta. Korban TPPO seringkali berasal dari kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang terjerat dalam kasus perdagangan manusia akibat berbagai faktor risiko.
- Advertisement -

Baca berita yang ini