Tekan Angka Kemiskinan, Pemda DIY Siapkan Anggaran Hingga Rp. 10,5 Miliar

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memulai program padat karya di sekitar 50 kelurahan di Gunungkidul. Total anggaran yang disediakan sebanyak Rp10,5 miliar.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Tauviq Nur Hidayat, menyatakan bahwa program padat karya ini dibiayai oleh Pemda DIY namun pelaksanaannya dilakukan oleh kabupaten dan kota.

“Tahun ini, Gunungkidul menerima alokasi untuk 72 titik program padat karya, yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 18 titik,” katanya, Minggu 12 Februari 2023.

Anggaran setiap titik bervariasi mulai dari Rp100-200 juta dan diterima oleh masing-masing kalurahan.

Program padat karya ini bertujuan untuk pembangunan jalan dusun dan jalan usaha tani serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Program ini juga mempekerjakan puluhan warga sekitar lokasi pengerjaan. Seperti misalnya, lokasi yang menerima alokasi Rp100 juta harus mempekerjakan 26 orang.

Sedangkan untuk Rp200 juta lebih banyak yaitu mempekerjakan 52 warga. Tauviq berharap program padat karya ini akan selesai pada akhir bulan ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Subiyantoro menyatakan bahwa program padat karya langsung dilaksanakan oleh masing-masing kalurahan yang dibiayai menggunakan dana desa.

“Jumlah dana desa yang diterima oleh pemerintah pusat tahun 2023 sebesar Rp175 miliar dan fokus digunakan untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi untuk Ekonomi yang Lebih Sejahtera

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakinmenunjukkan arah yang jelas, yaitu dengan memperkuat nilai tambah sumber dayaalam melalui strategi hilirisasi. Kebijakan ini bukan sekadar agenda industrialisasibiasa, melainkan fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.  Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, langkah pemerintahmempercepat hilirisasi menjadi salah satu strategi paling rasional untuk memastikankekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk memperkuat peranPerusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai instrumen negara dalammengelola sumber daya mineral secara lebih terintegrasi. Langkah ini sangat penting mengingat selama bertahun-tahun Indonesia lebihbanyak mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan. Denganpenguatan Perminas, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan mineral tidak lagi berhenti pada aktivitas eksplorasi dan penambangan, tetapi dilanjutkanhingga tahap pengolahan industri bernilai tinggi di dalam negeri. Presiden menekankan bahwa penguatan Perminas akan menjadi kunci bagiterciptanya pengelolaan sumber daya mineral yang lebih terpadu. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu berkembangmenjadi pusat produksi dan inovasi industri mineral di tingkat global. Langkah inisemakin relevan jika melihat tren investasi nasional. Data terbaru menunjukkanbahwa sektor hilirisasi menyumbang sekitar Rp584,1 triliun atau 30,2 persen daritotal realisasi investasi nasional pada 2025. Angka tersebut mencerminkan bahwatransformasi ekonomi berbasis nilai tambah mulai memberikan dampak nyata bagipertumbuhan ekonomi. Selain penguatan kelembagaan, pemerintah juga mendorong pembangunaninfrastruktur industri melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah saat ini tengah menunggu persetujuan Presiden atas pembentukanenam KEK baru yang akan difokuskan pada industri berbasis energi dan manufakturberteknologi tinggi. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menjelaskan bahwa seluruh kajian teknis telah rampung dan kinimenunggu keputusan presiden. Ia mengatakan pihaknya sedang mengusulkan adaenam KEK baru yang akan diresmikan atau disetujui oleh Presiden. Keenamkawasan tersebut akan tersebar di berbagai wilayah strategis, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Fokus industrinya meliputi pengembangankendaraan listrik, smelter pengolahan mineral strategis seperti nikel, hinggapengembangan energi hijau. Strategi ini tidak hanya memperkuat hilirisasi, tetapijuga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Secara kinerja,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini