MATA INDONESIA, JAKARTA – Klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan terkait Big Data warga yang meminta penundaan pemilu 2024 kembali terbantahkan/
Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait sikap publik terhadap penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hasilnya, 78,9 persen publik disebut menyatakan tegas menolak wacana atau usulan tersebut.
“Dalam hasil survei menunjukkan 78,9 persen publik mendukung pemilu harus tetap pada 2024 walaupun pandemi Covid-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat,” ujar Direktur SMRC, Reza Deni.
Menurutnya, angka penolakan publik terhadap penundaan pemilu sama dan konsisten seperti hasil survei di September 2021. Publik yang menilai pemilu harus mundur karena alasan pandemi sebanyak 11,9 persen.
Di sisi lain, penundaan pemilu dengan alasan ekonomi juga disebut mendapatkan respons penolakan yang cukup besar. Ia menyampaikan, sebanyak 79,8 persen publik menginginkan pemilu 2024 tetap berlangsung meski kondisi ekonomi akibat pandemi belum pulih.
“Hanya ada 11,4 persen masyarakat yang setuju pemilu mundur karena alasan pemulihan ekonomi,” kata Deni.
Selanjutnya, sebesar 78,5 persen nyatakan penolakan jika penundaan pemilu karena alasan pembangunan ibu kota negara (IKN). “Yang mendukung penundaan pemilu ke 2027 karena alasan pembangunan IKN yang belum selesai hanya sekitar 10,9 persen,” ujar Deni.
SMRC menggelar survei pada 13-20 Maret 2022. Sebanyak 1.220 responden terpilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia. Yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.027 atau 84 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).
