Mata Indonesia, Yogyakarta – Muda Bicara ID kembali menyelenggarakan survei terkait Pilkada Kota Jogja 2024, kali ini dengan fokus pada politik uang dan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan warga dalam memilih wali kota dan wakil wali kota.
Moch Edward Trias Pahlevi, pendiri Muda Bicara ID, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan dari tanggal 1 hingga 14 Maret 2024, melibatkan 140 responden yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Yogyakarta.
Hasil survei menunjukkan bahwa Pilkada bukan hanya tentang pergantian kepemimpinan, tetapi juga tentang menentukan arah pembangunan Yogyakarta untuk lima tahun ke depan.
“Survei ini menemukan bahwa meskipun Pilkada sebelumnya diwarnai isu politik uang, 67 persen responden menolak praktik tersebut, dengan beberapa bahkan melaporkannya ke Bawaslu,” kata Edward, Sabtu 18 Mei 2024.
Namun, masih ada segmen masyarakat yang menerima politik uang, terutama dengan alasan menghargai kandidat dan kebutuhan ekonomi.
Survei juga mengungkap bahwa 50 persen responden pada Pilkada sebelumnya menerima uang sebesar lima puluh ribu hingga seratus ribu rupiah, bahkan ada yang menerima dalam bentuk barang.
Preferensi pemilih terhadap kandidat juga dianalisis dalam survei ini. Sebanyak 60 persen responden memilih calon wali kota dan wakil wali kota berdasarkan visi, misi, dan program yang ditawarkan.
Selain itu, penampilan, prestasi, dan status sebagai putra daerah juga memengaruhi preferensi pemilih. Sebanyak 40 persen responden menginginkan karakter calon wali kota dan wakil wali kota yang jujur dan tidak korup, 23 persen menginginkan pemimpin yang merakyat dan sederhana, sementara 17 persen menginginkan pemimpin yang tegas dan berwibawa.
“Kami mencatat preferensi terhadap pemimpin yang merakyat dan sederhana oleh 23 persen responden, menunjukkan keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memahami kehidupan sehari-hari mereka,” tambah Edward.
Survei ini juga mengungkap preferensi responden terhadap latar belakang calon wali kota. Sebanyak 28 persen responden menginginkan wali kota dengan latar belakang organisasi atau tokoh keagamaan, 24 persen menginginkan latar belakang akademisi, dan 16 persen menginginkan latar belakang masyarakat sipil.
Edward juga menyampaikan bahwa survei ini menyoroti masalah sosial-politik di Kota Yogyakarta yang perlu diangkat dalam visi misi kandidat. Sebanyak 55 persen responden menginginkan kepala daerah yang mampu mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial, sementara 38,20 persen responden menginginkan isu pengelolaan sampah. Isu lain yang diinginkan meliputi lingkungan, infrastruktur publik, dan biaya pendidikan.
“Temuan ini menunjukkan bahwa isu sosial-ekonomi dan pengelolaan sampah menjadi prioritas utama yang diharapkan masyarakat untuk diatasi dalam visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta,” ujar Edward.
Survei juga menemukan bahwa 71 persen responden menganggap baliho tidak berpengaruh terhadap pilihan mereka di Pilkada, sementara 72 persen responden menganggap video sebagai bentuk konten kampanye politik yang menarik.
Edward menyimpulkan bahwa temuan ini mengindikasikan bahwa pemilih masa kini lebih cenderung terpengaruh oleh kampanye yang menyediakan konten yang informatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan serta keinginan mereka.
Hal ini menekankan pentingnya strategi komunikasi politik yang inovatif dan adaptif dalam era digital, di mana pemilih mencari lebih dari sekadar slogan tetapi juga substansi dan keterlibatan yang nyata.
