Sri Mulyani: Ini Daftar yang Mendapat THR dan Kapan Diberikannya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kapan dan siapa yang akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini akhirnya dirilis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dirinya memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri maupun pensiunan akan mendapat THR. Namun, PNS yang memiliki jabatan eselon I dan II dipastikan tak akan mendapatkannya.

Sementara bagi presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR RI hingga pejabat daerah, tidak akan mendapat THR pada tahun ini.

“THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI/Polri yang posisinya adalah di bawah atau sampai dengan eselon III,” ujar Sri Mulyani dalam video conference, Selasa 14 April 2020.

Meski demikian, THR yang didapat tidak sama seperti tahun sebelumnya. THR tahun ini hanya berupa gaji pokok plus tunjangan melekat seperti tunjangan istri atau suami dan anak. Namun tidak termasuk tunjangan kinerja (tukin)

Untuk pensiunan dipastikan mendapat THR dengan jumlah yang sama seperti tahun lalu.

Sementara untuk PNS eselon I dan II ataupun pejabat negara lainnya, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, hingga anggota DPR, dipastikan tak akan mendapat THR.

Hingga saat ini, aturan mengenai pencairan THR PNS tersebut masih diproses untuk segera diteken Presiden Jokowi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

“THR akan dilakukan sesuai siklusnya, sekarang proses revisi Perpres sesuai instruksi presiden,” katanya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilaksanakan sebelum Lebaran.

Sementara itu, untuk waktunya masih harus menunggu revisi Peraturan Pemerintah mengenai THR dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Askolani mengatakan, untuk THR yang tidak cair maka alokasi anggarannya akan masuk menjadi satu paket pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 secara keseluruhan. Sehingga tidak dilarikan atau direalokasi ke pos-pos lainnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Minyakita dan Strategi Pemerintah Menjaga Keseimbangan Pasar

Oleh : Antonius UtomoMinyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi minyak goreng yang tinggi, stabilitas harga dan ketersediaan produk inimenjadi perhatian utama pemerintah. Dalam konteks tersebut, program Minyakita hadir sebagaiinstrumen strategis untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan industri sawit dan minyakgoreng nasional.Sejak diperkenalkan sebagai minyak goreng rakyat, Minyakita dirancang untuk menjadi solusiatas fluktuasi harga minyak goreng yang kerap terjadi akibat dinamika pasar global maupundomestik. Keberadaan Minyakita tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapijuga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara kepentingankonsumen, produsen, distributor, dan pelaku usaha di seluruh rantai pasok. Dengan demikian, Minyakita menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasionalyang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.Kementerian Perdagangan bersama berbagai pemangku kepentingan juga terus memperkuatmekanisme distribusi agar Minyakita dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebihefektif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, guna memperluas jaringan distribusi dan memperkuatpengawasan terhadap penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini menjadi bagian daristrategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat program Minyakita dapatdirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak semata-mata dilakukan melaluipenetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga melalui pembenahan tata niaga dan rantaidistribusi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan harga di tingkat konsumen sering kali dipengaruhi oleh hambatan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan pasokan di wilayah tertentu....
- Advertisement -

Baca berita yang ini