MATA INDONESIA, JAKARTA-Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 kembali mencuat ke publik setelah usulan tersebut dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Akibat ocehan Muhaimin, membuat pergolakan pro dan kontra setelah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan setuju dengan usulan penundaan pemilu.
Sementara usulan dari ketiga elit parpol tersebut mendapat penentangan dari PKS, Demokrat, Nasdem, hingga PDI Perjuangan karena dinilai bertentangan dengan konstitusi.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf angkat bicara mengenai hal tersebut,
Ia meminta agar dilakukan dialog soal usulan penundaan Pemilu 2024. Ini mengingat beragam persoalan yang dihadapi bangsa dalam beberapa waktu terakhir.
“Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” katanya.
Menurut Yahya Staquf, usulan penundaan pemilu ini dapat didudukkan bersama oleh seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa ini.
“Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini,” kata dia.
Ia mengatakan seluruhnya dapat melihat banyak cobaan yang datang bertubi-tubi dan musibah terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga dirasakan di seluruh dunia. Mulai dari pandemi Covid-19, banjir beberapa waktu lalu serta gempa bumi pada saat ini. Menurutnya, memang keadaan yang sulit bukan hanya Indonesia, namun dunia. “Kunci hadapi harus luwes dan ulet, supaya bisa mengatasi beban yang ada,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti, buka suara soal adanya usulan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diundur. Menurutnya, usulan tersebut berpotensi melanggar konstitusi.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi,” ujar Mu’ti dilansir dari laman resmi Muhammadiyah.
Mu’ti meminta kepada pihak yang mengusulkan untuk tidak hanya membaca hasil survei kepuasan terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun, harus juga memahami apa yang dirasakan masyarakat. “Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat,” katanya.
 2024 kembali mencuat ke publik setelah usulan tersebut dilontarkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar.){kind=link}