MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi UMK, melalui Program Sehati.
Program tahun 2021 ini merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota.
”Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) akan kita mulai bulan Maret ini sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun. Bagi UMK yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kementerian Agama menyediakan kuota 25.000 UMK secara gratis tahun ini,” kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, Sabtu 19 Maret 2022.
Kuota 25.000 itu hanya untuk fasilitasi UMK yang memenuhi syarat. Bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau halal-self-declare. Untuk bisa self declare, UMK harus memenuhi syarat sebagaimana peraturan BPJPH.
”BPJPH tahun ini hanya memfasilitasi UMK yang memenuhi syarat self declare. Tapi tak usah kuatir karena UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain. Dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta. Seperti tahun 2021 ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran mencapai 16,5 Milyar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK,” kata Aqil.
Menurutnya pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini sedang dikonsolidasi dengan berbagai pihak. BPJPH telah mengadakan roadshow ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikat halal. Targetnya tahun 2022 ini 10 juta produk halal yang bisa disertifikasi halal.
Aqil menyatakan, BPJPH serius komunikasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP), KNEKS, Kadin, asosiasi usaha, gubernur, dan juga perbankan.
