Sanggah Anies, Ahok Sebut Sistem e-Budgeting Baik Kalau Tak Ada Niat Korupsi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara terkait sistem e-budgeting yang dinilai bermasalah oleh Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya, sistem tersebut berjalan baik jika tidak ada niat maling.

Bagi Ahok, sistem itu akan bermasalah jika ada niat untuk korupsi sehingga mereka bisa menaikkan anggaran hingga menghasilkan anggaran yang aneh.

“Semua sistem berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling,” ujar Ahok.

Diketahui, sistem e-budgeting pertama kali digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ahok pun menyebut banyak orang saat ini sudah mengerti e-budgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.

“Orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-budgeting. Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob,” katanya.

Sebelumnya, Anies menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat ‘warisan’.

“Selalu seperti ini. Karena, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ujar Anies.

Dia mengaku telah meneliti anggaran itu satu per satu dengan anak buahnya. Tapi dia memilih untuk tak memarahi anak buahnya di depan publik gara-gara usulan anggaran aneh bisa muncul di KUA PPAS.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini