MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluarkan peraturan untuk melindungi WNI korban pelanggaran HAM berat dan terorisme.
Regulasi ini dicanangkan lewat PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang “Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban” sebagai upaya perlindungan terhadap WNI korban pelanggaran HAM berat dan terorisme.
Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan, peraturan ini Joko Widodo telah menandatangani PP tersebut pada 7 Juli 2020 lau dan diundangkan pada 8 Juli 2020.
“PP Nomor 35 adalah wujud komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam melindungi WNI yang menjadi korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme baik di dalam maupun luar negeri,” katanya di Jakarta, Senin 27 Juni 2020.
Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa negara akan menutupi setiap kerugian yang nyata diderita setiap korban. Sementara bentuk perlindungan yang diberikan dapat berupa kompensasi, bantuan medis, dan psikologis.
“Pemerintah memahami kesulitan dan kesedihan pihak keluarga yang menjadi korban aksi terorisme. Karenanya PP ini diperbarui untuk meringankan beban keluarga korban dari sisi ekonomi,” ujar Dini .
Adapun proses untuk mendapat kompensasi bisa diajukan korban tindak pidana terorisme, keluarga, atau ahli warisnya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Permohonannya dapat diajukan sejak dimulainya penyidikan tindak pidana terorisme dan paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa.
“Uraian perhitungan mengenai besaran kompensasi akan ditetapkan LPSK,” katanya.
