MATA INDONESIA, BOGOR-Ratusan mahasiswa se-Bogor Raya melakukan unjuk rasa dengan melakukan long march dari Tugu Kujang arah ke Istana Bogor.
Barikade petugas kepolisian menghalau peserta aksi untuk tidak melewati pintu tiga Istana Bogor.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Jokowi terkait berbagai persoalan krusial di Tanah Air saat ini.
Koordinator BEM Se Bogor Rizki Nuria Sury Altar mengatakan para mahasiswa turun ke jalan untuk mengungkapkan keresahan yang saat ini dialami masyarakat akibat berbagai kebijakan pemerintah yang salah arah.
“Sebagai kaum terpelajar, kami berkewajiban meluruskan berbagai persoalan yang dianggap menyimpang oleh pemerintah,” kata Rizky di depan Istana Bogor, Jumat 8 April 2022.
Dia menambahkan dalam iklim demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi.
“Ditengah banyaknya wacana yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, maka mahasiswa kembali turun ke jalan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Kebijakan yang saat ini dinilai para mahasiswa tidak berpihak ke rakyat antara lain, mahalnya harga minyak goreng dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang berimbas pada langkanya BBM bersubsidi di daerah-daerah.
Pemerintah juga tidak mampu menjaga iklim demokrasi dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan amandemen UUD.
“Wacana-wacana ini ingin memuluskan niat-niat jahat oligarki agar bisa berkuasa kembali di periode selanjutnya,” katanya.
Tak hanya itu, rencana pemerintah memindahkan Ibukota Negara (IKN) Baru ke Kalimantan Timur juga dianggap para mahasiswa sebagai kebijakan ugal-ugalan.
“Pemerintah fokus membuat kebijakan pemindahan ibukota negara ketimbang mengurus pemulihan ekonomi paska dihantam pandemi Covid-19,” katanya.
Dengan berbagai persoalan ini, Gerakan Bogor Menggugat Istana bersama simpul-simpul elemen masyarakat dan mahasiswa Bogor Raya menuntut:
1. Menolak keras perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode.
2. Menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode.
3. Meminta dan mendesak Presiden Jokowi mencopot Menteri Perdagangan dan mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologis dan konflik agraria lainnya.
5. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM non subsidi dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia
6. Mendesak pemerintah membatalkan kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) karena berdampak pada kenaikan bahan pokok kebutuhan masyarakat.
