Mata Indoensia, Yogyakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalukan penyesuaian terhadap perizinan daerah agar sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja.
Koordinator KS Penanaman Modal I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja, Wiwin Giri Doriawani membenarkan pihaknya sudah menindaklanjuti UU Cipta Kerja.
“Kami langsung review terkait perda (perizinan disesuaikan UU Cipta Kerja) ketika sudah terbit. Termasuk juga bahwa saat ini kami sudah menggunakan SIM Bangunan Gedung yang dulunya bernama IMB,” ujarnya, Senin 30 Januari 2023.
Wiwin menjelaskan juga keberadaan Perda No 13/2021 tentang Perizinan Usaha yang memuat mandat membuat perwal tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan.
“Terkait dengan perizinan sudah ditindaklanjuti semua. Saat ini disusun perwal tentang petunjuk pelaksanaan. Mengacu ke Perda yang sudah ada,” ujarnya.
Wiwin menegaskan bahwa penyesuaian yang dilakukan oleh DPMPTSP sejalan dengan pemerintah pusat serta mengacu pada instruksi Presiden agar perizinan harus dipermudah, disederhanakan, dan waktunya pasti.
“Maka dari itu kita menyesuaikan dan kami memperbaiki Perda lama,” ujarnya.
Transparansi perizinan juga dilakukan oleh DPMPTSP. Transparansi ini bertujuan untuk memudahkan pemohon perizinan mengetahui sampai mana pengajuan itu diselesaikan oleh pemerintah.
“Pengajuan sampai rampung berbeda jenis izinnya. Ada yang hanya dua hari, ada 14 hari. Termasuk transparansi terkait biaya dan tidak ada biaya. Sesuai SOP harus mencantumkan biaya kalau ada. Kalau tidak ada harus ditulis 0,” tegasnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sumadi juga menyebut bahwa Pemkot Yogyakarta mendukung kemudahan administrasi dalam berusaha.
“Kami sudah punya mall pelayanan publik. Perizinannya seperti apa. Kita punya prosedurnya. Itu kami lakukan secara ketat,” ujarnya.
Sumadi berharap bahwa kemudahan perizinan dapat memberi kepastian hukum bagi calon investor. Lantaran pemkot telah mempermudah proses perizinannya.
“Kita sudah punya SOP. Jangan takut pada investor, kami memberikan kepastian waktu, prosedur, dan sebagainya,” ucapnya.
Sumadi pun berharap, kemudahan investasi di Kota Jogja dapat menumbuhkan perekonomian karena perekonomian masyarakat dipicu melalui keberadaan investor.
“Semoga akan lebih memajukan perekonomian di Kota Jogja nanti. Harapannya begitu,” ujarnya.
 Yogyakarta melalukan penyesuaian terhadap perizinan daerah agar sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja.){kind=link}