MATA INDONESIA, JAKARTA – Kondisi pandemi COVID-19 yang tak menentu saat ini, pendapatan negara akan dikoreksi turun ke angka Rp 1.699,1 triliun. Koreksi itu dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam postur APBN 2020.
Sri Mulyani mengatakan, perubahan postur ini dilakukan sebagai cara pemulihan ekonomi dan upaya penanganan COVID-19 tahun ini. “Pendapatan negara dikoreksi tadinya Perpres menyebutkan Rp1.769 triliun akan mengalami penurunan ke Rp1.699,1 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 3 Juni 2020.
Pemerintah, kata dia, telah mendengar masukan dari Badan Anggaran dan Komisi XI DPR. Sebabnya ditetapkan akan ada koreksi pendapatan negara.
Adapun rincian perubahan yang dimaksud, yakni penerimaan pajak dari Rp 1.462,6 triliun akan menjadi Rp 1.404,5 triliun. Belanja negara untuk menampung berbagai program pemulihan dan penanganan COVID-19 akan meningkat dari semula dalam Perpres 54 sebesar Rp 2.613,8 triliun, akan direvisi menjadi Rp 2.738,4 atau terjadi kenaikan belanja Rp 124,5 triliun.
Kenaikan itu mencakup berbagai belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penangan COVID-19 termasuk daerah dan sektoral. “Dengan demikian Perpres 54 mengenai postur akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB, meningkat menjadi 1.039,2 triliun rupiah atau menjadi 6,34 persen dari PDB. Kenaikan defisit ini akan kita jaga secara hati-hati,” katanya.
Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan agar kenaikan defisit tersebut dijaga dari sisi keberlanjutan dan pembiayaan. Negara akan menggunakan berbagai sumber pendanaan yang punya risiko paling kecil dan dengan biaya yang paling kompetitif atau paling rendah.
Termasuk menggunakan sumber internal pemerintah sendiri, seperti penggunaan saldo anggaran lebih pemerintah, dana abadi untuk bidang kesehatan, dan BLU serta penarikan pinjaman program dengan bunga yang rendah.
Kemudian kata dia, Pemerintah juga akan melakukan penerbitan surat berharga di domestik serta global dan dukungan BI melalui kebijakan moneter. “Dan tentu tekanan 2020 akan berakibat ke postur 2021 dan selanjutnya. Kami sebentar lagi menyiapkan RAPBN 2021 dan kita harap akan tetap konsisten dalam tema menjaga dampak COVID-19 dari sisi kesehatan, sosial masyarakat terutama masyarakat miskin, dan dari sisi ekonomi, serta mendukung pemulihan ekonomi kita sehingga masyarakat bisa mendapatkan dampak positif dari program pemerintah,” katanya.