PDIP Tolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya sejak awal taat pada konstitusi. ”Tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan,” ujar Hasto, Sabtu 18 September 2021.

Menurutnya, sikap PDIP ini senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak masa jabat presiden menjadi tiga periode. Sesuai dengan sumpahnya untuk menaati konstitusi.

”Ketika Bapak Jokowi menjadi presiden, salah satu sumpahnya itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan undang-undang dengan selurus-lurusnya,” ujar Hasto.

Jokowi, kata Hasto, adalah sosok pemimpin yang merakyat, bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner. Kerja PDIP saat ini adalah melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan pada 2024, nanti.

“Kami pun menginginkan pembangunan negara berkelanjutan. Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa,” ujar Hasto.

Di samping itu, akan ada waktunya bagi partai untuk menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang akan diusung pada 2024. Sesuai dengan keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Untuk menjadi presiden, banyak faktornya. Bagi Bu Mega hal tersebut juga dilakukan dengan kontemplasi, memohon petunjuk Tuhan yang Mahakuasa, Allah SWT,” ujar Hasto.

“Dalam kongres itu hak prerogatif Bu Mega sehingga pada waktunya pasti ada pengumuman calonnya,” kata dia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Moratorium SPPG dan Komitmen Menjaga Keberlanjutan Program Gizi Nasional

Oleh : Antonius UtomoKeputusan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberlakukan moratorium pembangunan dan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) barumemunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakantersebut sebagai langkah yang berpotensi memperlambat perluasan Program Makan BergiziGratis (MBG), sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai upaya strategis untukmemperkuat fondasi program sebelum dilakukan ekspansi lebih lanjut. Di tengah berbagaipandangan tersebut, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa moratorium bukanlahpenghentian program, melainkan bagian dari proses evaluasi guna memastikan keberlanjutandan kualitas layanan gizi nasional.Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitassumber daya manusia Indonesia. Sejak diluncurkan, program ini terus mengalami perluasancakupan dengan dukungan ribuan SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan, BGN mencatat pembangunan puluhan ribu SPPG dalam kurun waktu yang relatif singkat sebagaibentuk percepatan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan. Di saat yang sama, skala program yang semakin besar menuntut adanyasistem tata kelola yang semakin kuat dan terukur.Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono menegaskan bahwa moratorium...
- Advertisement -

Baca berita yang ini