MATA INDONESIA, SENTANI – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Komponen Merah Putih Papua tak setuju dengan TPN-OPM yang mengklaim 1 Juli sebagai HUT kemerdekaan Papua.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komponen Merah Putih Provinsi Papua, Albert Ali Kabiay. “Kami menolak segala bentuk kegiatan peringatan 1 Juli HUT TPN/OPM atau kelompok separatis teroris di Papua. Sebab 1 juli yang sesungguhnya ialah HUT Bhayangkara Polri,” ujarnya di Sentani, Rabu 30 Juni 2021.
Saat memberikan keterangan di hadapan awak media, ia didampingi sejumlah tokoh muda Papua; Ondoafi Kampung Sereh, Yanto Eluay yang juga anak kandung dari tokoh masyarakat Papua yang disegani, almarhum Theys Eluay.
Selain itu, hadir pula Ketua Barisan Merah Putih, Max Ohee, anak kandung dari Pejuang Pepera 1969, Ramses Ohee. Kepala Suku Besar Eseleng Tabi, Herman Yoku, dan Sem Kogoya selaku Wakil Ketua Pengendali Masyarakat Adat Pegununangan Tengah Papua.
Berikut sejumlah pernyataan sikap yang disampaikan oleh Komponen Merah Putih.
Pertama, mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh kelompok separatis dan teroris di Papua. Sebab, nantinya akan merugikan masyarakat sendiri.
Kedua, mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah terhadap penetapan kelompok separatis di Papua sebagai kelompok teroris.
“Sesuai undang-undang yang berlaku, karena telah terbukti mereka menimbulkan teror terhadap masyarakat Papua,” ujar Kabiay.
Ketiga, mendukung sepenuhnya aparat TNI dan polisi untuk melakukan penegakan hukum secara terukur, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) demi menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat Papua.
Keempat, mendukung sepenuhnya keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua.
“Sebab hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Kabiay.
Kelima, mengimbau seluruh elemen masyarakat agar terus mendukung dan mensukseskan pelaksanaan PON XX Papua 2021.
Keenam, mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi di Papua.
