Naikkan Harga BBM Keputusan Tepat Lindungi Daya Beli Masyarakat dan Saatnya Memitigasi SDA

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, pertamax dan biosolar adalah hal yang harus dilakukan atau take for granted.

“Mengapa demikian, karena harga minyak mentah di pasar dunia sudah di atas 100 dolar AS per barel, sehingga melebihi harga asumsi yang ditetapkan di dalam APBN tahun 2022 sebesar 63 dolar AS per barel,” ujar pengajar Kajian Strategis Intelijen Universitas Indonesia, Sundawan Salya, Selasa 6 September 2022.

Besarnya disparitas (perbedaan-red) harga asumsi APBN 2022 dengan harga pasar dunia tersebut, menurut Sundawan, bukan merupakan kelalaian Pemerintah.

“Tetapi lebih disebabkan oleh cepatnya perubahan atau dinamika konstelasi global sebagai akibat dari berbagai konflik kepentingan negara-negara di tataran lingkungan strategis global,” kata Sundawan.

Jika Pemerintah Indonesia tidak merespon kenaikan harga pasar dunia tersebut dengan tidak merubah asumsi harga di dalam APBN 2022, menurut pengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara tersebut, dipastikan sangat membebani struktur APBN 2022.

Selain itu, menurutnya, akan memicu inflasi yang bisa melebihi batas psikologi yaitu 3 persen.

Hal tersebut, dalam penilaian Sundawan, justru dapat membahayakan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan nasional.

Selain itu, Sundawan berpandangan, akan lebih menyulitkan masyarakat.

Oleh karena itu, dia menilai, keputusan menaikan harga BBM dan menyalurkan subsidi melalui bantalan sosial sebesar Rp 24, 17 Triliun, merupakan pilihan taktis dan strategis yang tepat.

Sebab, menurut Sundawan, dengan menetapkan kenaikan harga tiga jenis BBM tersebut, pemerintah sedang melakukan judgement dengan mengkoreksi keputusan sebelumnya yang termuat di dalam APBN tahun 2022 tentang asumsi harga BBM.

Kebijakan itu, menurutnya, sekaligus melakukan problem solving untuk meringankan beban APBN tahun 2023 dari subsidi yang senantiasa menjadi beban bagi negara dan agar bisa menyangga daya beli masyarakat setidaknya selama kuartal ke-II 2022.

Dari persepektif Intelijen Strategis, Politik, Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), menurut Sundawan, BBM merupakan komponen Strategis yang setiap saat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Maka, setiap pengambilan keputusan yang menyentuh komponen tersebut, menurut Sundawan, dapat dipastikan memunculkan respon instan yang terkadang dalam bentuk yang tidak bisa diduga, bisa dalam bentuk aksi massa.

Selain itu, melalui opini-opini negatif yang mengarah kepada bentuk propaganda sebagai bentuk/upaya distrust of government.

Maka, Sundawan menilai, diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk pada sistem Intelijen dengan menempatkan pendekatan Ekonomi-politik sebagai jangkar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pernyataan-pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan yang sederhana mudah dipahami masyarakat, dengan menekankan kepada pentingnya Fokus Lindungi Masyarakat Terbawah, menurutnya, adalah cerminan pendekatan Ekonomi-Politik yang dijalankan oleh Sistem Intelijen dengan mengangkat pentingnya human security sebagai basis bagi penguatan ketahanan nasional.

Namun dari keramaian isu kenaikan harga BBM ini, Sundawan menyatakan, perlu upaya memitigasi komponen strategis sumber daya alam penting dilakukan sebagai bagian dari foresight.

Pertanyaannya, menurut Sundawan, apakah Indonesia harus tergantung seterusnya dari BBM yang tidak dapat diperbaharui.

Apakah sudah saatnya beralih ke Bahan Bakar Nuklir, Thorium atau yang lainnya yang bersifat terbarukan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi

Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentahatau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasiadalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, danpembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan bangsa. Ia melihat, daripengalamannya di dunia usaha dan kini di ranah kebijakan, bahwa hilirisasi hanya akanbertahan bila ekosistem investasinya sehat dan ada keberpihakan pada pelaku lokal. Karenaitu, ia menilai sekadar mendirikan pabrik tidak cukup; pertanyaan kuncinya adalah siapa yang menikmati nilai tambahnya dan bagaimana rantai pasoknya melibatkan anak bangsa secaraaktif. Dalam pandangannya, hilirisasi mesti membuka pekerjaan lokal, mengikutsertakan UKM, dan menaikkan kelas pengusaha Indonesia melalui kemitraan yang nyata. Di ranah kebijakan, Sona Maesana menjelaskan pemerintah mendorong integrasi antarapelaku lokal dan asing, memberi insentif bagi investor yang membina industri lokal, sertamenata regulasi yang transparan agar tumpang tindih perizinan berkurang. Ia juga menilaikecepatan dan kepastian perizinan lebih penting daripada angka komitmen investasi di ataskertas, karena tanpa eksekusi yang jelas, angka hanyalah janji. Sebagai jembatan antarabahasa investor dan bahasa pemerintah, ia mendorong cara pandang baru: bukan sekadar“menjual proyek”, melainkan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada mineral dan logam; sektor digital, pertanian, farmasi, hingga ekonomi kreatif perlu masuk orbit hilirisasi melalui keterhubunganstartup kesehatan dengan BUMN farmasi, petani dengan pembeli industri lewat platform lokal, serta skema yang mengkomersialisasikan inovasi kampus.  Di tingkat kelembagaan, peta jalan hilirisasi diperkuat oleh kolaborasi antarpemerintah, industri, dan kampus. Himpunan Kawasan Industri (HKI) menandatangani nota kesepahamandengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan AstaCita untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepatinovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan. Ia menegaskan peran HKI sebagai penghubungsektor industri, pendidikan, dan pemerintah untuk melahirkan daya saing berbasispengetahuan dan inovasi. Ruang lingkupnya meliputi penyelarasan kurikulum dengankebutuhan industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investasi, sertapeningkatan daya saing melalui pembentukan SDM industri yang unggul. Contoh konkret hilirisasi yang langsung menyentuh pasar tenaga kerja tampak di Aceh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyerukan penghentianekspor karet mentah karena pabrik pengolahan di Aceh Barat, yaitu PT Potensi Bumi Sakti, siap beroperasi menampung seluruh produksi lokal. Ia menilai pengolahan di dalam daerahpenting untuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan menaikkan kesejahteraan. Pabrik yang berdiri di lahan 25 hektare itu memiliki kemampuan mengolah 2.500 ton karetkering per bulan, dan pemerintah daerah menilai stabilitas serta keamanan investasi harusdijaga agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat Aceh. Di klaster pangan–petrokimia, hilirisasi juga dikuatkan melalui kemitraan strategis. DirekturUtama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa perusahaanmemperluas kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad untuk memperkuatketahanan pangan regional sekaligus mendorong hilirisasi pupuk dan petrokimia di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup penjajakan sinergi pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis dan operasional, serta penguatan tata kelola Kesehatan, Keselamatan, danLingkungan (Health, Safety, and Environment/HSE).  Jika ditautkan, tiga simpul di atas, yakni kebijakan investasi yang berpihak pada pelaku lokal, penguatan link–match kampus–industri, dan proyek pengolahan komoditas serta petrokimia, menggambarkan logika hilirisasi yang lengkap. Lapangan kerja tidak hanya muncul di pabrikutama, melainkan juga pada efek pengganda: logistik bahan baku, jasa pemeliharaan mesin, kemasan, transportasi, layanan digital rantai pasok, hingga jasa keuangan dan asuransi. Dengan kurikulum yang diselaraskan, talenta lokal tidak sekadar menjadi tenaga operasional, melainkan juga teknisi, analis proses, dan manajer rantai pasok....
- Advertisement -

Baca berita yang ini