MATA INDONESIA, JAKARTA – Kritik Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid soal Revisi UU Otsus Papua dinilai tanpa solusi yang membangun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.
“Mestinya Usman Hamid memberikan saran dan tawaran solusi dalam langkah-langkah yang akan diambil lewat revisi UU Otsus Papua. Bukan membangun kegaduhan yang disengaja karena donatur yang ada dibelakang LSM Amnesty Internasional. Jangan Ada Dusta Di Hadapan Merah Putih Dan Pancasila,” ujarnya ketika dihubungi Mata Indonesia, Selasa 6 Juli 2021.
Ia pun tak menampik kalau ada pejabat Papua yang kewenangannya memang terkadang “Jauh Panggang Dari Api”. Di mana ada oknum pejabat Papua lebih memprioritaskan pribadi dibandingkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Nah, tujuan revisi UU otsus ini agar ke depannya pengelolaan dana Otsus lebih tepat sasaran dan tak dikorupsi. Selain itu, agar pejabat-pejabat daerah Papua tak menggunakan wewenangnya secara sepihak.
Hari pun berharap revisi UU Otsus yang tengah direncanakan oleh pemerintah seharusnya mendapat dukungan. Ia menilai, Pemerintah pusat tidak mungkin mengambil tindakan tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu antara capaian yang sudah dan belum terlaksana.
“Kalau revisi UU Otsus Papua dilakukan pasti sudah dengan perhitungan yang matang,” katanya.
Sebelumnya Usman Hamid menyampaikan kritik soal revisi UU Otsus Papua. Menurutnya, pemerintah ingin memusatkan kekuasaan lewat revisi Undang-Undang Otonomi Khusus atau RUU Otsus Papua.
Ia juga mengkritik soal rencana pemerintah pusat yang ingin pemekaran wilayah di Papua. Menurutnya, ini semakin menunjukkan inkonsistensi pemerintah pusat dalam melaksanakan UU Otsus Papua. Padahal ini merupakan upaya pemerintah untuk membuat wilayah Papua menjadi lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
