MATA INDONESIA, NEW YORK – Indonesia mengingatkan PBB segera membuat hukum internasional soal kapal selam nuklir.
Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) itu wilayah perairan Tanah Air sangat strategis dilewati kapal selam nuklir.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral pada Kemenlu RI, Tri Tharyat di New York saat menyampaikannya di 10th Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT RevCon) di New York, yang dikutip 1 Agustus 2022.
Dalam proposal yang dikenal dengan sebutan “Indonesia Paper” itu mengungkapkan hingga kini belum ada aturan hukum internasional yang mengatur kapal selam bertenaga nuklir.
“Aturan itu untuk membangun kesadaran atas potensi risikonya, serta upaya menyelamatkan nyawa manusia dan kemanusiaan,” kata Tri Tharyat di New York 31 Juli 2022.
Menurut Indonesia, risiko program itu tidak kecil, jika tidak ditangani dengan baik.
Bisa terjadi kebocoran nuklir saat transportasi, perawatan, penggunaan, serta pencemaran lingkungan akibat radiasi nuklir yang membahayakan manusia dan sumber daya laut.
Selain itu, material nuklir yang digunakan dalam kapal selam militer juga rentan untuk diselewengkan menjadi senjata.
Jika tidak diatur dengan ketat, kegiatan ini akan menjadi preseden yang justru akan mendorong proliferasi senjata nuklir.
Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menambah tingkat kerentanan atas potensi risiko tersebut.
Dengan latar belakang ini, sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan sebagai bagian kontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia, Indonesia mengajukan usulan jalan tengah untuk menjembatani perbedaan tajam pandangan negara-negara.
