Ketum Asosiasi Planters Muda Indonesia Ajak Anak Muda Menjadi Kelompok Militansi Nasionalis

Baca Juga

Mata indonesia, Yogyakarta – Asosiasi Planters Muda Indonesia atau yang kerap disingkat dengan APMI merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, inovasi dan pengembangan serta sosial dalam sektor perkebunan.

Tepat tanggal 17 Januari 2024, APMI berusia 1 tahun yang ditandai dengan terselenggaranya kegiatan Diesnatalis 1 Tahun serta Konsolidasi Akbar Planters Muda Indonesia yang mengusung tema “Membangun Spirit Kebersamaan dalam Mengawal Sektor Perkebunan Menuju Indonesia Emas 2045” secara online melalui zoom cloud meeting.

Ketua Umum Asosiasi Planters Muda Indonesia, Muhammad Nur Fadillah pun memberikan komitmennya dalam mengawal sektor perkebunan di Indonesia melalui sambutannya.

“Asosiasi ini terbentuk karena adanya kegelisahan bersama memandang minimnya sikap kita sebagai anak muda yang katanya Planters Muda untuk mengawal sektor perkebunan dari banyaknya kampanye hitam yang menyerang. Maka saya mengajak siapapun yang mengakui dirinya adalah Planters Muda Indonesia untuk bersama mengawal sektor perkebunan Indonesia ini”, ungkapnya (17/1/2024).

Sambutan ini menjadi awalan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak muda agar dapat mengawal segala potensi sumber daya alam Indonesia untuk dapat dikelola sendiri tanpa ada campur tangan intervensi bangsa lain untuk menjatuhkannya.

Pasalnya belakangan ini banyaknya kampanye hitam yang menyudutkan sektor perkebunan Indonesia terutama dalam komoditas kelapa sawit. Mulai dari permasalahan deforestasi hutan, perubahan iklim, penghasil kolesterol, hingga gagalnya kelapa sawit dalam menyumbangkan pendapatan perekonomian negara.

Fadil juga mengajak seluruh anak-anak muda yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan perkebunan Indonesia untuk sama-sama mengawal dan menjadi kelompok militansi nasionalis.

“Melihat banyaknya kampanye hitam yang menyudutkan kekayaan sumber daya alam kita. Maka saya mengajak seluruh anak muda yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan perkebunan di Indonesia untuk menjadi kelompok militansi nasionalis dalam mengawal dan berperan aktif mengadvokasi masyarakat”, ungkapnya kembali.

Kelompok militansi nasionalis yang dimaksud merupakan bentuk pengawalan perkebunan berdasarkan kecintaan tanah air terhadap potensi sumber daya alam Indonesia yang selalu di ganggu oleh pihak lain. Sehingga dengan terciptanya kelompok ini, bukan hanya Pemerintah saja yang akan mengawal, tetap masyarakat luas turut ikut serta dalam mengawalnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini