Kekeringan masih jadi Ancaman di Bantul, BPBD Anggarkan Rp22 Juta untuk Pasokan Air Bersih

Baca Juga

Mata Indonesia, Bantul – BMKG DIY memprediksi bahwa puncak kemarau di Bantul pada tahun 2023 diperkirakan terjadi pada bulan Agustus.

Bantul yang kerap terdampak hingga teradi kekeringan, bakal dikirimi pasokan air bersih.

Mengantisipasi wilayah yang rawan terdampak kekeringan, BPBD Bantul menganggarkan Rp22 juta untuk pengiriman air bersih ke wilayah warga terdampak.

“Pasokan air bersih telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan bencana kekeringan akibat musim kemarau 2023 di Bantul,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Agus Yuli Herwanta, Selasa 30 Mei 2023.

Dana sebesar Rp22 juta telah dialokasikan, seperti tahun sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama kemarau.

Bagian barat Bantul diperkirakan akan mengalami dampak kemarau yakni kekeringan pada bulan Juli 2023. Durasi musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih lama, yaitu sekitar lima hingga enam bulan atau lebih dari tahun sebelumnya.

Durasi ini juga segaris dengan tingkat keparahan yang akan dialami oleh wilayah rawan kekeringan.

Agus juga mengatakan, daerah-daerah dengan risiko curah hujan rendah dan rawan kekeringan disarankan untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, seperti mengembangkan pertanian dengan penggunaan air yang minim.

“Termasuk mewaspadai kebakaran hutan dan lahan, serta memenej penggunaan air bersih selama kemarau,” ujar dia.

Berdasarkan pengamatan tahun-tahun sebelumnya, beberapa wilayah yang sering mengalami kekeringan pada musim kemarau adalah Kapanewon Pajangan, Dlingo, Pandak, Pundong, Piyungan, dan Imogiri. Namun, permintaan air bersih di wilayah Imogiri kini tidak ada karena telah dilakukan pengeboran sumur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini