Kekeringan masih jadi Ancaman di Bantul, BPBD Anggarkan Rp22 Juta untuk Pasokan Air Bersih

Baca Juga

Mata Indonesia, Bantul – BMKG DIY memprediksi bahwa puncak kemarau di Bantul pada tahun 2023 diperkirakan terjadi pada bulan Agustus.

Bantul yang kerap terdampak hingga teradi kekeringan, bakal dikirimi pasokan air bersih.

Mengantisipasi wilayah yang rawan terdampak kekeringan, BPBD Bantul menganggarkan Rp22 juta untuk pengiriman air bersih ke wilayah warga terdampak.

“Pasokan air bersih telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan bencana kekeringan akibat musim kemarau 2023 di Bantul,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Agus Yuli Herwanta, Selasa 30 Mei 2023.

Dana sebesar Rp22 juta telah dialokasikan, seperti tahun sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama kemarau.

Bagian barat Bantul diperkirakan akan mengalami dampak kemarau yakni kekeringan pada bulan Juli 2023. Durasi musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih lama, yaitu sekitar lima hingga enam bulan atau lebih dari tahun sebelumnya.

Durasi ini juga segaris dengan tingkat keparahan yang akan dialami oleh wilayah rawan kekeringan.

Agus juga mengatakan, daerah-daerah dengan risiko curah hujan rendah dan rawan kekeringan disarankan untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, seperti mengembangkan pertanian dengan penggunaan air yang minim.

“Termasuk mewaspadai kebakaran hutan dan lahan, serta memenej penggunaan air bersih selama kemarau,” ujar dia.

Berdasarkan pengamatan tahun-tahun sebelumnya, beberapa wilayah yang sering mengalami kekeringan pada musim kemarau adalah Kapanewon Pajangan, Dlingo, Pandak, Pundong, Piyungan, dan Imogiri. Namun, permintaan air bersih di wilayah Imogiri kini tidak ada karena telah dilakukan pengeboran sumur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini