Kasus Stunting masih Tinggi di Bantul, Selopamioro Dapat Rapor Merah

Baca Juga

Mata Indonesia, Bantul – Kasus stunting masih menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memprioritaskan penyelesaian kasus ini di 2023.

Provinsi DIY juga menjadi perhatian serius dalam penanganan kasus stunting. Kabupaten Bantul, tepatnya di Kecamatan Imogiri, Kelurahan Selopamioro.

Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Bantul, Siti Marlina menyebut bahwa catatan kasus stunting di kelurahan Selopamioro paling tinggi se-Bantul. Yakni 21 persen.

“Ini (Selopamioro) di atas rata-rata kasus stunting di Bantul, di mana angkanya hanya 14 persen. Tentu ini harus jadi perhatian seluruh pihak,” terang dia, Jumat 10 Februari 2023.

Sejumlah upaya masih dilakukan oleh Dinkes Bantul untuk menekan angka stunting yang masih terbilang tinggi di DIY.

Pelatihan dan pengetahuan kepada orang tua masih terus dilakukan serta pemeriksaan rutin anak di puskesmas terdekat bisa dimanfaatkan warga.

Selain itu sosialisasi dan pencegahan saat hamil atau sebelum ibu hamil masih dilakukan.

Di sisi lain Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Didik Warsito pemerintah terus memberikan program untuk warga termasuk bakti sosial yang menyasar pada penyelesaian masalah stunting.

“Diharapkan ini dapat memberikan motivasi orang tua untuk lebih memperhatikan pemberian gizi pada anak-anak kita. Sudah seharusnya anak-anak kita mendapat gizi yang baik. Dengan memperbaiki gizi anak-anak kita, tentu angka stunting di Bantul akan menurun,” katanya.

Untuk diketahui, secara data provinsi, stunting di DIY rata-rata hanya 16 persen. Hal ini merupakan hasil dari program-program yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat saat ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini