Kantor Dewas TVRI Disegel, Terkait Helmy Yahya?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Beredarnya kabar ruangan dewas TVRI disegel karyawan menyeruak ke permukaan. Hal itu, diduga terkait kisruh TVRI yang memberhentikan Helmy Yahya dari posisi Direktur Utama (Dirit) lembaga penyiaran tersebut.

Informasi penyegelan dilakukan oleh sejumlah pegawai pada Kamis 16 Januari 2020 malam.

Anggota Komisi I DPR Farhan selaku mitra kerja TVRI mendapat kabar karyawan TVRI menyegel ruang kerja Dewas. Dari video yang beredar, tampak sejumlah pegawai berada di depan ruangan yang disegel tersebut.

“Semalam saya dapat kabar karyawan TVRI malah ikut menyegel ruang Dewan Pengawas. Ini menunjukkan adanya perluasan konflik,” kata Farhan kepada wartawan, Jumat 17 Januari 2020.

Farhan juga menunjukkan foto dan video ruangan Dewas TVRI yang disegel. Apakah terkait pemberhentian Helmy Yahya?

Farhan menyebut komisinya selaku mitra kerja TVRI sudah menjadwalkan rapat dengan Dewas TVRI mengenai posisi Helmy. Namun sebelum rapat konsultasi digelar, Dewas justru mencopot Helmy.

Tujuan dari rapat tersebut kata dia, untuk mengetahui update kasus ini. Tetapi Dewan Pengawas malah langsung mengeluarkan pemberhentian, tanpa konsultasi dengan DPR-RI. Padahal dalam pertemuan informal terakhir, semua pihak sepakat menyelesaikan secara baik-baik dan tidak berujung pemberhentian.

Politikus asal NasDem ini menyesalkan keputusan Dewas mencopot Helmy. Farhan menilai Dewas TVRI tidak mengindahkan mediasi yang dilakukan Menkominfo dan Komisi I.

“Padahal di atas masalah konflik Dewas vs Direksi ini ada dua hal yang lebih penting, yaitu selamatkan LPP TVRI dan jaga semangat karyawan TVRI untuk tetap bekerja. Intinya kita semua harus fokus pada satu hal, yaitu save TVRI,” ujarnya.

Siang hari ini, Helmy dijadwalkan menggelar konferensi pers. Helmy akan buka suara soal kabar pemberhentiannya dari Dirut.

Mengenai pemberhentian tersebut, detikcom mencoba mengkonfirmasi kebenarannya dari Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin dan pihak Helmy Yahya. Namun belum ada respons.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini