MATA INDONESIA, JAKARTA – Jakarta akan tetap menjadi kota metropolitan dan terus mengalami perbaikan. Meski pada akhirnya lokasi ibu kota bakal pindah ke Kalimantan Timur.
”Jadi, jangan sampai ada sebuah persepsi demikian,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis 10 Maret 2022.
Setumpuk masalah akut yang hingga kini masih membelit Jakarta antara lain banjir, kemacetan dan semakin tingginya permukaan air laut. Bahkan, prediksinya wilayah pesisir Jakarta akan tenggelam pada 2050 mendatang.
Jokowi meminta kepada jajarannya agar menyampaikan ke publik bahwa pemindahan ibu kota ini karena ingin memeratakan PDB ekonomi. Supaya tidak ada lagi ketimpangan antara pemasukan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Jawa.
“Urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. PDB ekonomi 58 persen juga terdapat di Jawa,” kata dia.
Sebelum memulai rapat, Jokowi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Sedangkan, Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Jokowi berharap duet Bambang dan Dhony bisa bekerja dengan cepat. Terutama menyangkut koordinasi antar lembaga.
Ia juga memberikan arahan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil agar segera mengidentifikasi dan verifikasi tanah di wilayah IKN Nusantara. Yang masih milik perusahaan atau masyarakat. “Kita juga harus memastikan pengadaan tanah di kawasan ibu kota nusantara ini hanya dapat beralih kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” ujar Jokowi.
Pesan kedua kepada Sofyan yakni setop penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN Nusantara. “Nanti, saya minta Pak Menteri ATR/Kepala BPN agar betul-betul melakukan konsolidasi mengenai hal ini, baik kepemilikan atau penggunaan tanah di IKN Nusantara,” katanya.
Berdasarkan data di dalam UU IKN nomor 3 tahun 2022, kawasan inti pemerintahan di Kaltim memiliki luas 56.180 hektare. Namun, setelah diperluas, area daratnya mencapai 256.142 hektare.
Sementara, poin penting lainnya yakni agar aturan turunan dari UU IKN bisa rampung pada Maret 2022. Ia pun berpesan agar sekretariat untuk IKN yang bertugas sebagai mesin birokrasi yang membantu tugas-tugas otorita bisa segera selesai. Sekretariat itu harus tersedia di Jakarta dan di Balikpapan.
Di rapat itu, Jokowi juga menjelaskan alasannya memilih Bambang dan Dhony sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita. Sebelumnya Jokowi pernah berharap pemimpin otorita IKN adalah bekas kepala daerah dan seorang arsitek.
Tetapi, meski demikian, Bambang dan Dhony dianggap pilihan kombinasi yang sangat baik. Terlebih keduanya bukan berasal dari partai politik.
“Pak Bambang memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur dan urban planning. Kemudian, S2 dan S3 nya berpengalaman di bidang yang berkaitan dengan transportasi. Jabatan terakhirnya berkaitan dengan keuangan karena memegang posisi sebagai vice president di ADB. Jadi, saya kira dari semua sisi, ini lengkap,” kata Jokowi.
Sedangkan, Dhony, melengkapi kemampuan dan pengalaman Bambang. Hal itu lantaran Dhony adalah pimpinan di sebuah perusahaan properti ternama di Indonesia.
“Ia memiliki pengalaman di bidang properti dari A-Z. Sehingga, akan gampang sekali bagi beliau berdua untuk berbicara dengan Menteri Bappenas dari sisi perencanaan. Sementara, ketika berkomunikasi dengan Menteri PU dalam pelaksanaan di lapangan tidak ada masalah,” katanya.
Jokowi pun optimistis duet Bambang dan Dhony tidak akan memiliki masalah ketika berkomunikasi dengan Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan. Apalagi, kata Jokowi, ada sejumlah pihak baik di dalam maupun di luar negeri yang berminat untuk berinvestasi di IKN Nusantara.
