Jadi Alat Pembayaran yang Sah, Gubernur BI Tetapkan SIM Sebagai Uang Elektronik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Bank Indonesia (BI) terus memperluas sistem pembayaran non tunai yang tidak hanya di pusat tapi hingga ke pelosok daerah. Salah satu yang akan diperluas hingga ke daerah adalah Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai uang elektronik.

“Sekarang SIM juga sedang uji coba (jadi e-money),” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis 13 Februari 2020.

Menurutnya, saat ini SIM sebagai uang elektronik sudah diterapkan di pemerintah pusat terutama di DKI Jakarta. Diharapkan melalui kerjasama dengan kementerian dan Lembaga (K/L) ini, maka SIM sebagai uang elektronik bisa diterapkan hingga ke daerah.

“Untuk DKI, SIM sudah bisa jadi e-money. Bisa untuk bayar tol, belanja dan lainnya,” kata dia.

Perry berharap, sistem ini bisa diterapkan dalam waktu dekat secara nasional. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya di pusat tetapi juga daerah. “Mudah-mudahan dalam tiga bulan ini bisa diperluas di berbagai daerah,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini