Ini Trik BI Bantu Rupiah Lepas dari Pengaruh Dolar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) terus berupaya membantu rupiah agar bisa lepas dari kurs dolar AS. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung dengan menggunakan mata uang garuda ke negara-negara mitra Indonesia. Penggunaan mata uang garuda bisa diterapkan lewat instrumen repo, repurchase agreement, lindung nilai dan swap.

Asal tahu saja, sejumlah negara juga mengikuti jejak Indonesia untuk mengurangi penggunaaan dolar AS. Misalnya, pada akhir September lalu, BI dan bank sentral Cina atau People’s Bank of China (PBC) sepakat akan melakukan transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung dengan menggunakan rupiah dan yuan.

Selain itu, Indonesia juga menerapkan hal serupa dengan Jepang, Thailand, dan Malaysia. Indonesia dan ketiga negara tersebut sudah lebih dulu sepakat meninggalkan dolar AS untuk transaksi dagang dan investasi sehingga beralih menggunakan rupiah, baht Thailand, dan ringgit Malaysia.

Perry pun menilai saat ini dominasi dolar AS terhadap rupiah mulai berkurang dibandingkan Maret 2020, ketika awal pandemi covid-19. Kala itu, rupiah sempat terjun bebas hingga level Rp 16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020.

“Lantaran investor asing memburu dolar AS,” ujarnya, Kamis 3 Desember 2020.

Kini rupiah mulai bangkit dan diyakini terus terdepresiasi hingga 2021 nanti. Bahkan, ia menilai saat ini rupiah masih di bawah nilai fundamentalnya (undervalue) sehingga berpotensi menguat.

“Nilai tukar rupiah stabil dan cenderung menguat didukung kebijakan stabilitas BI dan masuknya arus modal asing ke RI (capital inflow),” ujarnya.

Strategi lain untuk meningkatkan nilai tukar rupiah adalah dengan melakukan pendalaman pasar uang sesuai dengan cetak biru (blueprint). Alhasil volume pasar uang meningkat lebih likuid, efisien dan mendukung penurunan suku bunga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Renovasi Hunian Layak untuk Papua, Strategi Pemerintah Percepat PemerataanPembangunan

Oleh : Loa Murib Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisik pembangunan rumah, melainkanstrategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, danekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadifondasi penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayahperkotaan Indonesia bagian barat, tetapi juga menjangkau wilayah timur secara adil danberkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahandan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap realisasiprogram Tiga Juta Rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebutdinilai strategis karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompokberpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian terjangkau dan layak huni. Dorongan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan peluang program tersebut menjadisinyal kuat bahwa pembangunan perumahan tidak dapat berjalan parsial. Tito Karnavianmemandang bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mengangkat harkatdan martabat masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dukungan regulatif pun diperkuat dengan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang harusditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa percepatanpembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga penyederhanaan birokrasi dankeberpihakan kebijakan. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah juga menjadi instrumen penting untuk memangkaswaktu dan biaya perizinan. Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, pembangunan rumahbagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera direalisasikan tanpa terhambat proseduradministratif yang berlarut-larut. Pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci agar program nasional benar-benar berdampak nyata di lapangan. Di Papua, respons terhadap kebijakan tersebut tampak progresif. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menggenjot program bantuanperumahan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerahtidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang solusi yang sesuaidengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukuptinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari realitas sosial di mana satu rumah kerap dihuni olehbeberapa generasi sekaligus. Dalam konteks budaya Papua yang menjunjung tinggi ikatankekerabatan, pola hunian multigenerasi menjadi hal lumrah. Namun di sisi lain, keterbatasanruang dan kualitas bangunan yang belum memadai dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga. Karena itu, target pembangunan dan renovasi rumah di Papua pada 2026 menjadi langkahstrategis. Direncanakan sekitar 14 ribu unit rumah akan dibangun melalui berbagai skemabantuan, dengan tahap awal mencakup sekitar 2.100...
- Advertisement -

Baca berita yang ini