Hasil Kunjungan Jokowi ke UEA Bawa Pulang Komitmen Investasi Rp642, 2 Triliun

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Uni Emirat Arab (UEA) menghasilkan komitmen bisnis dan investasi senilai 44,6 miliar dolar AS atau setara Rp642, 2 triliun (kurs Rp14.400 per dolar AS).

Hal ini langsung direspon cepat olehnya dengan segera melakukan sejumlah kebijakan untuk mewujudkan konsep investasi tersebut.

“Kami telah diperintahkan mengurus seluruh hal terkait perizinan dan fasilitasi lain yang dibutuhkan investor UEA di Indonesia. Di bawah pimpinan Presiden serta Menko Kemaritiman dan Investasi, kami akan melakukan percepatan-percepatan untuk mewujudkan visi besar kedua negara,” kata Bahlil di Jakarta, Minggu 7 November 2021.

Dia menjelaskan, investasi dari UEA menekankan pada tiga poin yaitu investasi energi terbarukan, investasi industri berbasis pengelolaan lingkungan yang baik, serta investasi dengan kolaborasi yang baik.

Bahlil turut mendampingi Presiden Jokowi dalam Forum Bisnis Indonesia-Uni Emirat Arab (UEA) di Dubai, UEA, Kamis 4 November 2021.

Sejumlah perusahaan yang hadir menyampaikan komitmen untuk menanamkan modal di Indonesia. Ada pula perjanjian b-to-b (business-to-business) yang sudah dipertukarkan di depan pimpinan kedua negara.

Beberapa perusahaan yang telah menyampaikan komitmen di antaranya Al Dahra Group untuk produk turunan susu, Yas Holding di bidang agrikultur, Emirates Global Alumunium untuk smelter alumunium, Damac Properties di bidang properti, serta AMEA Power dalam pengembangan energi terbarukan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan hilirisasi dan menghentikan proses ekspor produk mineral mentah ke pasar internasional.

“Kami akan terus melarang ekspor produk mineral mental, setelah alumunium dan nikel, mungkin nanti tembaga. Ini agar investor membangun industri nilai tambah di Indonesia,” ujar Presiden saat menanggapi rencana Emirates Global Alumunium (EGA) untuk menanamkan modalnya di Indonesia bermitra dengan PT Inalum (persero).

Mewakili UEA, Menteri Energi dan Industri UEA Suhail Mohammed Al Mazrouei mengapresiasi hubungan dekat yang terjalin antara kedua pemimpin negara.

Menurutnya, kerja sama yang dilakukan UEA tidak hanya karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar, tapi juga karena kapabilitas yang dimilikinya. Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki sumber daya yang luar biasa dengan posisi strategis di tatanan internasional.

“Kami memiliki target yang tinggi dari kerja sama yang ditandatangani hari ini. Pemerintah UEA memiliki minat tersendiri akan pembangunan ibu kota baru Indonesia,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini