Dugaan Pelanggaran Ditemukan di 4 TPS Wilayah Sleman, Bawaslu Kaji Mendalam sebelum PSU

Baca Juga

Mata Indonesia, Sleman – Bawaslu Sleman tengah melakukan analisis lebih mendalam terhadap empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memiliki potensi untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2024, karena terdapat sejumlah pelanggaran di TPS tersebut.

Arjuna Al Ichsan Siregar, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, mengungkapkan bahwa keempat TPS tersebut adalah TPS 126 Caturtunggal Depok, TPS 29 Tegaltirto Berbah, TPS 26 Tridadi Sleman, dan TPS 26 Sidoarum Godean.

“Kami sedang memeriksa apakah keempat kasus di TPS tersebut memenuhi syarat untuk PSU atau tidak,” ujarnya, Rabu 21 Februari 2024.

Arjuna menjelaskan pelanggaran yang ditemukan di keempat TPS tersebut. Misalnya, di TPS 126 Caturtunggal Depok, terdapat kasus di mana 21 mahasiswa luar daerah yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berhasil mencoblos surat suara presiden dan wakil presiden.

Meskipun petugas KPPS, saksi, dan pengawas telah melarang mereka karena tidak terdaftar, namun tekanan yang terus menerus membuat petugas KPPS akhirnya memberikan surat suara kepada mahasiswa tersebut.

Kemudian, di TPS 29 Tegaltirto, Berbah, terdapat kasus di mana seorang pemilih mencoblos dua kategori surat suara yang sama.

Arjuna juga menyebutkan kasus di TPS 26 Tridadi, Sleman, di mana ada warga yang tidak terdaftar namun diberikan kesempatan untuk memilih.

“Selain itu, di TPS 26 Sidoarum, Godean, ada tiga pemilih DPTb yang seharusnya hanya mendapatkan tiga surat suara, namun diberikan lima surat suara,” tambahnya.

Berdasarkan temuan tersebut, Arjuna menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi lebih lanjut terkait kemungkinan adanya PSU. Keputusan akan segera diambil dalam waktu dekat.

“Kami akan berusaha menyelesaikan evaluasi ini dengan cepat, karena jika PSU diperlukan, maka waktu yang tersedia untuk melaksanakannya hanya 10 hari setelah pemungutan suara. Kami akan segera mengambil tindakan setelah evaluasi selesai. Jika diperlukan PSU, kami akan melaksanakannya, jika tidak, kami akan mencari solusi alternatif,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Putusan MK Mengikat dan Final, Semua Pihak Harus Terima Lapang Dada

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini