 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah periode II tahun 2023, di Jakarta, Senin (27/11/), dalam rangka menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga guna melakukan perbaikan tata kelola ekspor impor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada para pelaku usaha.){kind=link}
Mata Indonesia, Jakarta – Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah periode II tahun 2023, di Jakarta, Senin (27/11/), dalam rangka menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga guna melakukan perbaikan tata kelola ekspor impor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada para pelaku usaha.
Rapat Koordinasi tersebut dipimpin oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Dewan Pengarah dan dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah. Hadir juga perwakilan dari 17 Kementerian/Lembaga lainnya yang menjadi anggota dari Dewan Pengarah INSW.
“Dalam Rapat Dewan Pengarah kali ini, kita akan membahas 4 isu strategis hasil dari Rapat Dewan Pengarah pada 27 Juni 2023 lalu. Empat isu strategis tersebut adalah tata kelola data dan informasi pada SINSW, Service Level Agreement dan Business Continuity Plan, lalu Unit Layanan Single Window (ULSW), dan Harmonisasi Kode Pelabuhan/Bandara,” ujar Menko Airlangga.
Menkeu juga mengungkapkan bagaimana transformasi digital pada proses ekspor, impor, dan logistik berdampak baik pada peningkatan dan kepastian ekonomi Indonesia.
“Transformasi digital ini merubah pola kerja manual/hardcopy/inhouse menjadi berbasis digital untuk setiap layanan pemerintah sejak sebelum kedatangan, saat kedatangan, proses cargo clearance sampai dengan cargo clearance menuju pasar domestik, melalui SINSW (Sistem Indonesia National Single Window) saja,” tutur Menkeu
Selain itu, Menkeu juga melaporkan berbagai potensi pengembangan INSW/SINSW yang tentunya juga membutuhkan harmonisasi, sinkronisasi dan simplifikasi proses bisnis dan integrasi sistem dari berbagai K/L dalam pengembangannya.
Potensi pengembangan tersebut antara lain adalah penguatan Maritime Single Window, sistem tracking dokumen dan barang, SPBE (MPP Digital dan SMART ASN), support system dan infrastruktur Badan Karantina Indonesia, Technical Assistance Pengembangan National Single Window, dan fasilitas layanan B2B dalam kerangka logistik.
“Kami tentunya mengharapkan dukungan dari semua K/L, sehingga kita akan semakin meningkatkan sistem informasi bagi pelaku usaha, untuk meningkatkan kegiatan ekonominya juga,” imbuh Menkeu.
(Kementerian Keuangan)