Mata Indonesia, Yogyakarta – Perkiraan menunjukkan bahwa sekitar enam persen atau sekitar 11,7 juta pemudik direncanakan menuju DIY selama masa mudik Lebaran tahun 2024.
Hal ini menjadikan DIY sebagai kota keempat dengan jumlah pemudik terbanyak di Indonesia, setelah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Meskipun hal ini berpotensi meningkatkan perekonomian DIY, peningkatan jumlah pemudik juga membawa dampak negatif terhadap masalah sampah.
Destha Titi Raharjana, peneliti dari Pusat Studi Pariwisata (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah pemudik yang masuk ke DIY memicu peningkatan volume sampah.
“Bahkan kondisi ini menyebabkan DIY berpotensi mengalami kembali krisis sampah,” terang Destha Selasa 2 April 2024.
Saat ini, DIY, terutama Kota Yogyakarta, tengah menghadapi tantangan serius terkait masalah sampah. Kebijakan desentralisasi pengolahan sampah di setiap kabupaten/kota yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) mulai April 2024 diharapkan dapat memperumit upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi masalah sampah.
Pada Lebaran tahun 2023, Kota Yogyakarta mengalami peningkatan 20 ton sampah per hari. Hal ini terjadi ketika jumlah pemudik yang masuk ke DIY mencapai 5,8 juta orang.
“Dengan jumlah pemudik yang diperkirakan meningkat dua kali lipat pada Lebaran tahun ini, diperkirakan volume sampah yang dihasilkan juga akan meningkat,” katanya.
Oleh karena itu, Pustral UGM mendorong Pemda DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk serius mengatasi masalah sampah selama periode Lebaran. Upaya ini penting untuk mencegah terjadinya keadaan kumuh di kota akibat pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik.
Destha menyarankan penambahan petugas kebersihan, terutama di area wisata, sebagai langkah awal dalam menangani masalah ini.
Pemda DIY juga disarankan untuk menyediakan lokasi tambahan untuk penampungan sampah selama periode Lebaran, khususnya di Kota Yogyakarta yang memiliki keterbatasan lahan untuk pengolahan sampah.
“Upaya ini penting untuk memastikan bahwa masalah sampah tidak mengurangi daya tarik pariwisata DIY,” ujar Destha.
Sementara itu, Kadiv Kampanye dan Data Informasi Walhi Yogyakarta, Elki Setiyo Hadi menilai, bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi dapat dipastikan akan ada dampak bagi sektor lingkungan. Sehingga Pemerintah harus ada upaya untuk penanganannya.
“Pemerintah kabupaten/kota khususnya pengelola-pengelola pariwisata harus mulai memikirkan dan dilibatkan dampak buruk dari setiap aktivitas ekonomi khususnya sektor pariwisata, serta melakukan langkah dan upaya untuk menanganinya,” ujarnya.
Terpisah Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo tak menampik, saat Ramadan saja jumlah sampah di DIY meningkat 10-15 ton per hari. Tapi jumlah itu tak menjadi persoalan atau berpengaruh signifikan ketika desentralisasi sampah di tiap wilayah dilakukan.
Meski dalam hal ini DLHK sudah menyerahkan masalah sampah ke kabupaten atau kota, pihaknya tetap memback-up kondisi penanganan sampah selama lebaran 2024.
“Koordinasi tetap kami lakukan. Artinya kita menghindari penumpukan-penumpukan sampah yang akan terjadi saat lebaran nanti,” ungkap dia.
