Diduga Bunuh Warga Sipil, Enam Prajurit TNI Ditahan Den POM Timika

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Enam prajurit TNI AD yang diduga terlibat pembunuhan empat warga sipil di Timika, Papua sudah ditahan di Den POM Timika.

Hal itu dibenarkan Pangdam XII Cendrawasih Mayjen Teguh Muji Angkasa di Kampung Harapan, Senin 29 Agustus 2022.

“Motif dan latar belakangnya masih didalami,” kata Teguh.

Teguh menegaskan Panglima TNI dan KSAD telah memerintahkan melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap peristiwa tersebut.

Saat ini, tim sudah melakukan pemeriksaan terhadap keenam prajurit tersebut yang terdiri dari seorang Mayor Inf Hf, Kapten Inf Dk, Praka Pr, Pratu Ras, Pratu Pc, dan Pratu R.

Sebelumnya, Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani mengungkapkan penangkapan tiga terduga pembunuh warga Timika yang jenazahnya ditemukan di tempat terpisah.

Tiga terduga pelaku yang ditahan di Polda Papua adalah APL, DU dan R. Mereka melakukan perbuatan keji itu tanggal 22 Agustus 2022 di Kawasan SP1, Distrik Mimika Baru.

Mereka melakukan pembunuhan terhadap Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Leman Nirigi dan seorang korban yang belum diketahui identitasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini