Cegah Penularan Corona, Hari Ini KRL Hanya Angkut 60 Orang per Kereta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Aturan baru kembali dikeluarkan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk mencegah penularan virus corona di Kereta rel listrik (KRL) Commuter Line.

Mulai hari ini, Senin 4 Mei 2020, PT KCI membatasi jumlah penumpang. Jika jumlah penumpang kereta penuh, KRL tidak akan diberangkatkan.

Pun PT KCI akan menempatkan sejumlah tanda di kursi yang boleh dan tidak boleh diduduki di setiap kereta atau gerbong KRL. Tempat penumpang untuk berdiri juga akan diatur sedemikian rupa untuk menjaga aturan physical distancing.

“Untuk semakin menjaga physical distancing dan mencegah kepadatan di dalam kereta maka mulai Senin, 4 Mei 2020 bila masih terdapat kereta yang melebihi kapasitas, ditandai dengan pengguna yang duduk maupun berdiri tidak sesuai marka yang ada, maka kereta tidak akan diberangkatkan kembali hingga para pengguna mengikuti aturan kapasitas maksimum sejumlah 60 orang per kereta,” tulis PT KCI dalam akun Twitter-nya, Jakarta, Minggu 3 Mei 2020.

Sebelumnya, tiga orang dari 325 penumpang KRL yang menjalani tes swab PCR di Stasiun Bogor dinyatakan positif terpapar virus corona (Covid-19).

Ketiga orang tersebut merupakan warga Kota Bogor yang biasa menggunakan moda transportasi massal untuk bekerja di Jakarta. Mereka sempat menjalani tes thorax pada 27 April 2020.

Wali Kota Bogor Bima Arya membenarkan kabar tersebut. Menurut dia, hal itu membuktikan, transportasi publik seperti KRL menjadi pusat penyebaran Covid-19 dari orang tanpa gejala (OTG).

Dengan adannya temuan kasus di KRL ini, Bima Arya menyatakan akan meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengevaluasi kebijakan operasional KRL Bogor-Jakarta selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bogor.

1 KOMENTAR

  1. Harusnya pemerintah, menyediakan transportasi alternatif, spt misal mobil angkutan TENTARA, bisa diperbantukan sementara dilaksanakan PSBB, kasian yg mau brkt kerja. #KomenPositif

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini