BPS: 61,2 Persen Warga Tak Lagi Patuh Prokes karena Jenuh

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Dua tahun masa pandemi Covid-19 dengan protokol kesehatan ternyata membuat masyarakat jenuh.

Sebanyak 61,2 persen masyarakat tidak lagi patuh menjalankan protokol kesehatan (prokes). Hal itu berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022.

Sementara sebesar 46 persen tidak lagi patuh prokes karena alasan tidak nyaman. Lalu, 32 persen merasa situasi sudah aman, yakin tidak tertular 24,2 persen, dan tidak ada sanksi sebesar 22,7 persen, serta berbagai alasan lainnya. “Kami menyayangkan hal ini. Mengingat memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan merupakan hal yang paling mudah, murah, dan efektif setiap individu demi menjaga kasus tetap rendah dan mempertahankan produktivitas ekonomi,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito 

Satgas Penanganan Covid-19 pun meminta masyarakat tetap disiplin prokes. Sebab, jumlah kasus orang tanpa gejala (OTG) di dalam negeri tidaklah sedikit.

“Jangan sampai ketidaktaatan kita pada prokes justru menjadikan kita sumber penularan bagi orang lain apalagi kelompok rentan,” ujar Wiku.

Wiku menambahkan, kesadaran masyarakat untuk tes Covid-19 juga cenderung rendah di masa penyesuaian kebijakan pelonggaran saat ini.

Berdasarkan hasil survei BPS pada Februari 2022, alasan utama masyarakat melakukan tes Covid-19 karena program kantor yaitu 51 persen, kemudian persyaratan perjalanan sebesar 38,1 persen, dan program penelusuran sebesar 23,3 persen.

“Hanya 18,7 persen responden yang melakukan tes karena merasa tidak sehat,” ujar Wiku.

Ia mengingatkan bahwa testing penting agar masyarakat bisa mengidentifikasi orang yang positif di antara orang lainnya.

Selain itu, Wiku juga meminta masyarakat untuk mengisolasi diri jika teridentifikasi positif Covid-19. Namun sayangnya, kata dia, belakangan ini banyak laporan di berbagai media tentang perilaku masyarakat yang sangat tidak bertanggung jawab dan membahayakan keselamatan bersama.

Salah satu contohnya adalah laporan terkait segelintir orang yang tetap bepergian meskipun sudah positif dengan memanfaatkan ketiadaan syarat testing perjalanan.

“Untuk itu mohon kepada masyarakat yang positif untuk mengisolasi dirinya. Sesuai dengan ketentuan. Ini demi keselamatan bersama, terutama kelompok rentan,” ujar Wiku.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini