MATA INDONESIA, JAKARTA – Peran vaksinasi sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dengan vaksinasi, pergerakan masyarakat akan tercipta dan dapat berdampak pada pemulihan ekonomi usai melalui kontraksi akibat segala pembatasan yang terjadi.
”Dengan vaksinasi akan ada pergerakan masyarakat, maka ekonomi bisa pulih. Tercapainya program vaksinasi akan menjadi tolok ukur untuk memulihkan ekonomi nasional,” ujar Deputi bidang Intelijen Ekonomi BIN, Made Kartikajaya, Rabu 2 Februari 2022.
Saat ini BIN memiliki tim penanganan Covid-19. Menurut dia, BIN juga bertugas menyediakan vaksin di seluruh Indonesia bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dinas kesehatan di daerah-daerah sejak awal vaksinasi pada 14 Juli 2020. Kala itu vaksin masih terbatas dan belum terdistribusi secara merata.
”Sebagai penanggung jawab koordinasi dengan Kemenkes, Dinas Kesehatan di daerah, di awal pertama vaksinasi dilakukan sejak 14 Juli 2020, vaksin masih terbatas dan belum merata maka untuk daerah masih dianggarkan dari Jakarta,” katanya.
Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri BIN, Mayjen TNI Agoes Joesni, mengungkapkan, BIN melakukan sejumlah upaya dalam program vaksinasi. Beberapa upaya itu adalah melakukan pemetaan di lapangan, sosialisasi dan narasi untuk melawan hoaks seputar vaksinasi, melakukan kerja sama dengan Kemenkes dalam membuat sertifikat vaksinasi, hingga penyediaan vaksin serta fasilitas penunjangnya.
Dia menceritakan, sebelum Covid-19 di awal 2020 masuk ke Indonesia, BIN sudah mengamati fenomena ini sejak kasus di Wuhan. Karena itu langkah mitigasi pun segera tersampaikan ke pemerintah. ”Sebagai lembaga yang mendapat amanat dari undang-undang punya peran pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman, BIN sudah melakukan pencegahan. Salah satunya, penggunaan masker,” ujar Agoes.
Program vaksinasi sebagai perintah Presiden yang diselenggarakan BIN di seluruh Indonesia dilakukan mulai dari pemetaan di lapangan. Kemudian, membuat aplikasi untuk mendeteksi kedisiplinan menggunakan masker dan sebagainya, melakukan sosialisasi dan narasi untuk melawan hoaks seputar vaksinasi. BIN juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan membuat sertifikat vaksinasi karena harus bisa terdeteksi. Hingga penyediaan vaksin serta fasilitas penunjangnya.
Agoes menerangkan, salah satu kerja sama BIN dengan pihak luar negeri adalah berkolaborasi. Salah satunya dalam hal pengadaan vaksin. “Termasuk dengan rekanan yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan Kemenlu. Prinsipnya, kita butuh vaksin, mereka memproduksi, sesuai arahan Presiden kita membuka peluang kerja sama termasuk transfer teknologi,” kata Agoes.
Dalam praktiknya, kata dia, pelaksanaan vaksinasi tak mulus. Ada beberapa hambatan seperti faktor psikologis seperti adanya rasa ketakutan pada sebagian masyarakat, lokasi yang sulit terjangkau padahal masyarakatnya bersedia menerima vaksin. Anggapan merasa sehat maka tak perlu vaksin. Serta faktor religi yang menganggap vaksinasi hukumnya haram.
