Bersih-bersih Kantornya, Erick Thohir Bongkar Bisnis 85 Hotel Milik BUMN

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri BUMN Erick Thohir terus melakukan bersih-bersih di tubuh kementerian yang ia pimpin. Salah satunya dengan membongkar usaha puluhan bisnis hotel milik perusahaan pelat merah tersebut.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa sejumlah BUMN memiliki anak hingga cucu usaha berbeda dari inti bisnis bakal dirampingkan.

Kementerian BUMN akan menyesuaikan struktur perusahaan sesuai dengan bisnis inti induk usaha. Namun, Arya bilang bentuknya tak sama seperti holding sektoral.

“Kami ingin buat semua kembali ke bisnis inti masing-masing. Itu tetap mekanisme bisnis,” katanya.

Arya memaparkan saat ini ada 85 hotel yang berada di bawah naungan perusahaan pelat merah. Namun, hotel tersebut bukan bagian dari BUMN perhotelan yakni PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau Inna Hotel Group.

“BUMN yang memiliki bisnis inti hotel ya Inna Hotel. Tapi tidak tahu ternyata ada 85 hotel dimiliki BUMN,” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah BUMN yang memiliki bisnis hotel, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PANN Multi Finance (Persero). Khusus PANN, Arya menyatakan manajemen sengaja membangun usaha perhotelan karena menguntungkan bagi arus kas perusahaan.

“PT PANN punya hotel di Bandung besar. Saya tanya apakah menguntungkan. Mereka bilang iya pak itu bantu kami bayar gaji-gaji,” katanya.

Tak hanya hotel, Arya mengatakan beberapa BUMN juga memiliki anak atau cucu usaha berupa rumah sakit dan bisnis logistik. Padahal, lagi-lagi induknya tak bergerak di dua sektor itu.

Dia menyatakan bisnis logistik seharusnya menjadi lahan PT Pos Indonesia (Persero). Namun, nyatanya bisnis itu juga bisa ditemui di PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT Pelindo (Persero).

“Ternyata logistik bukan hanya di PT Pos, di BUMN perkebunan ada, Pelindo lalu Garuda Indonesia. Semua punya bisnis logistik,” katanya.

 

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini