BEM Unsultra Nilai Kritikan BEM UI kepada Jokowi Tanpa Solusi yang Jelas

Baca Juga

MATA INDONESIA, KENDARI – Pernyataan BEM UI yang mengatakan Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service dikecam oleh Presiden BEM Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Adi Maliano. Ia menilai pernyataan BEM UI kurang tepat karena cuma berupa kritik tanpa solusi yang jelas.

Adi sebenarnya tak melarang mahasiswa memberikan kritik kepada pemerintah. Ia menilai itu sebagai sebuah kewajaran. Namun ia mengingatkan agar keresahan mahasiswa terhadap permasalahan rakyat harus disertai dengan data dan riset yang objektif.

“Fungsi mahasiswa untuk melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah harus selalu dilakukan, namun tidak sebatas kritik, harus juga dengan solusi. Kritik juga harus mengedepankan etika dan budaya kita untuk saling menghormati,” katanya, Sabtu 3 Juli 2021.

Ia juga menyayangkan pernyataan BEM UI yang seolah-olah mengacuhkan kondisi negara saat ini. Menurut Adi, saat ini Indonesia sedang fokus menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, banyak generasi muda di luar Pulau Jawa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti kuliah virtual karena jaringan telekomunikasi yang belum merata.

“Kami anak daerah Sulawesi Tenggara merasakan betul dampak pandemi di bidang pendidikan dengan sistem belajar online. Saat ini pemerintah sedang berupaya membangun jaringan internet ke daerah-daerah. BEM-BEM di Pulau Jawa (termasuk BEM UI) seharusnya peka melihat persoalan ini dan tidak hanya mengkritik begitu saja,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mengapresiasi Upaya Terpadu Lembaga Negara Berantas Judi Daring

Oleh : Andika Pratama Maraknya praktik judi daring di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapitelah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan digital nasional. Modus operandi yang semakin canggih, jaringan lintas negara, hingga keterlibatanakun bank dan dompet digital membuat praktik ini tak lagi bisa ditanggulangi oleh satu lembagasecara terpisah. Dalam konteks inilah pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menanganijudi daring dengan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh. Penindakan terhadap judi daring tidak bisa dilakukan secara sporadis atau parsial. KepalaEksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskanbahwa pendekatan yang diperlukan harus menyentuh semua sisi: dari pencegahan, edukasi, deteksi, hingga penindakan. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama bilateral seperti antaraOJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melainkan diperlukan sinergi kolektifyang melibatkan seluruh komponen pengawasan dan penegakan hukum negara. Upaya pemblokiran rekening terindikasi judi daring adalah langkah penting yang telah dilakukanOJK bersama perbankan. Berdasarkan data Komdigi, sekitar 17 ribu rekening telah diblokirkarena dicurigai terkait dengan transaksi judi daring. Namun, kerja teknis ini hanya akan efektifbila didukung oleh sistem identifikasi yang kuat. Penggunaan parameter dalam mendeteksiaktivitas mencurigakan, analisis nasabah, hingga pengawasan terhadap rekening dormant menjadi bagian dari sistem pengawasan keuangan yang tengah diperkuat. Selain itu, pendekatan sistemik juga menyentuh aspek regulasi. Masih terdapat celah atauloophole dalam sistem keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi daring. Maka dari itu, pertemuan intensif antara OJK dan direktur kepatuhan dari berbagai bank menjadi krusial untukmenyusun formulasi regulasi yang lebih ideal. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanismeidentifikasi rekening mencurigakan serta memperkuat langkah enhanced...
- Advertisement -

Baca berita yang ini