Bawaslu Jogja Ingatkan Caleg maupun Penceramah Tak Berpolitik di Tempat Ibadah selama Ramadan

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Bawaslu Kota Jogja telah mengeluarkan imbauan agar tidak ada kegiatan politik di tempat ibadah selama bulan Ramadan itu.

Sebab, di tahun politik menjelang Pemilu 2024 nanti banyak pihak-pihak tak bertanggungjawab menggunakan tempat ibadah untuk penyebaran narasi politik yang mencederai nurani pemilih.

Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Jogja, Noor Harsya Aryo Samudro, mengingatkan peserta Pemilu untuk membedakan kegiatan politik dan kegiatan agama.

“Kita sudah bekerja sama dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kota Jogja untuk menyampaikan imbauan agar tempat ibadah tidak digunakan sebagai media sosialisasi peserta Pemilu sehingga situasi dan kondisi tempat ibadah tetap terjaga,” ujarnya Kamis 30 Maret 2023.

Noor menerangkan, kegiatan sosialisasi oleh peserta Pemilu di masyarakat harus dibedakan dengan kegiatan ibadah bulan Ramadan.

Ia juga menjelaskan bahwa Bawaslu telah berkoordinasi dengan pengurus rumah ibadah se Kota Jogja dalam menyambut tahapan Pemilu dan menyongsong Ramadan 1444 H.

Jadi rumah ibadah, seperti vihara, gereja, dan masjid, sudah kita sosialisasikan dengan Panwascam dan pimpinan di masing-masing wilayah untuk melakukan koordinasi dalam pencegahan pelanggaran Pemilu itu,” katanya.

Menurutnya meski sudah dilakukan sosialisasi tak jarang masih saja mereka kecolongan. Parahnya kendala yang dihadapi oleh Bawaslu saat ini adalah belum bisa menindak dugaan pelanggaran karena belum masuk masa kampanye.

Oleh karena itu, yang dapat dilakukan saat ini hanyalah melakukan sosialisasi dan upaya pencegahan.

Di sisi lain, Ketua Takmir Masjid Gedhe Kauman, Azman Latif menyampaikan bahwa panitia sudah menjadwalkan penceramah yang berkompeten.

“Jadi baik dari sisi keagamaan maupun lainnya untuk mencerahkan jamaah pada semua aspek, termasuk agama dan aspek lainnya,” kata Azman.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat dan Jalan Menuju Kesetaraan Pendidikan

*) Oleh : Gavin AsaditPemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda pemerataan pendidikanmelalui Program Sekolah Rakyat yang pada 2026 menjadi salah satu prioritas utamapembangunan sumber daya manusia nasional. Pemerintah memandang pendidikan berkualitastidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus dapat diakses seluruhanak Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan wilayah denganketerbatasan fasilitas pendidikan. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai langkah strategisnegara untuk membuka akses pendidikan gratis, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakatpaling rentan di berbagai daerah. Program ini dinilai menjadi wujud nyata kehadiran pemerintahdalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraihmasa depan yang lebih baik.Pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian daritarget besar pemerintah untuk membangun 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mendatang. Pemerintah menilai pembangunan pendidikan harus bergerak lebih cepat agar kesenjangan sosialakibat ketimpangan akses pendidikan dapat ditekan secara bertahap. Melalui konsep sekolahberbasis asrama, pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampumemperoleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung perkembangan akademikmaupun pembentukan karakter secara optimal....
- Advertisement -

Baca berita yang ini