21 Provinsi di Luar Jawa-Bali Masih PPKM Level 2

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tidak ada lagi provinsi di luar Jawa-Bali yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Namun, masih ada 21 provinsi yang masuk level 2.

“Bahwa 27 provinsi luar Jawa-Bali, di level provinsi tak ada lagi level 4. Demikian pula level 3. Kemudian di level 2 itu ada 21 provinsi dan enam provinsi di level 1,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Airlangga, Senin 13 Desember 2021.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, Airlangga menyampaikan sudah tidak ada lagi kabupaten/kota yang masuk PPKM Level 4. Sedangkan, di PPKM Level 3 masih ada tiga kabupaten/kota.

“Di level 3 adalah Sumba Tengah, Bangka, dan Teluk Bintuni. Untuk di level 1 ada di 248 kabupten/kota,” ujar Airlangga.

Terkait perkembangan vaksinasi di luar Jawa-Bali, untuk dosis pertama masih ada sejumlah provinsi yang di bawah 50 persen seperti Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku dan Papua. Oleh karena itu, untuk rencana vaksin dosis ketiga atau booster, masih akan dikaji.

“Untuk vaksin booster ini masih terus kita dalami, dan dari Badan POM sudah mengevaluasi booster yang sejenis atau pun homolog, atau pun yang heterologus sedang dalam proses. Arahan presiden ini untuk terus dipersiapkan kapan tersedia dan tempat-tempatnya pelayanan untuk vaksin booster,” ujar dia.

Dilarang ke Luar Negeri

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan luar negeri kecuali dalam penting atau darurat. Hal itu guna mencegah masuknya varian Covid-19 Omicron ke Indonesia.

“Kita imbau gak usah dulu libur-libur ke luar negeri. Supaya jangan bawa penyakit ke dalam negeri. Ini juga banyak tempat-tempat liburan di republik ini yang bisa kita kunjungi. Hotel-hotel semua pada dibukain. Perjalanan juga sudah kita bangun,” kata Luhut, Senin 13 Desember 2021. .

Ia meminta masyarakat untuk menaati aturan karantina 10 hari usai melakukan perjalanan luar negeri. Apabila masyarakat tidak menaati aturan karantina, pemerintah akan paksa untuk memasukkan ke dalam tempat karantina terpusat.

“Kemarin ada upaya-upaya melarikan itu akan kita langsung ceburin aja masuk ke karantina terpusat. Kalau tidak mau di hotel ya kita bikin di karantina lain yang kita betul-betul pastikan bahwa itu aman,” ujar Luhut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Kebijakan Fiskal Presiden Dorong Optimisme Dunia Usaha

Oleh: Hanif Putra )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa optimisme baru bagi dunia usahadan arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki fondasiekonomi yang kuat untuk menghadapi tekanan global sekaligusmempercepat pertumbuhan nasional dalam beberapa tahun mendatang.Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam menyampaikan kerangkakebijakan fiskal dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuatkepercayaan publik dan pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikanbahwa arah pembangunan ekonomi nasional berada dalam kendali yang jelas, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memiliki modal besar berupabonus demografi, pasar domestik yang luas, serta kekayaan sumber dayaalam yang melimpah. Pemerintah memandang kombinasi tersebutmenjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonominasional yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.Pemerintah Indonesia optimistis pasar domestik nasional memilikikapasitas yang sangat besar dan mampu menjadi penggerak utamapertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan konsumsi masyarakat yang terus berkembang, pemerintah menilaiIndonesia memiliki peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhanekonomi dunia.Selain itu, Presiden Prabowo juga memaparkan ketangguhan ekonomiIndonesia melalui capaian ekspor sejumlah komoditas strategis sepanjang2025. Pemerintah mencatat minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduanbesi menjadi penyumbang devisa besar bagi negara dengan nilaimencapai lebih dari US$65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai perdagangan global. Potensi ekonominasional juga dinilai masih sangat besar karena Indonesia memilikisumber daya strategis lain seperti nikel, tembaga, logam tanah jarang, minyak bumi, dan kekayaan maritim yang belum dimaksimalkansepenuhnya.Melihat besarnya potensi tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuattata kelola ekonomi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggarannegara. Presiden Prabowo menilai peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto menjadi langkah penting agar kemampuan fiskal Indonesia semakin kuat dan mampu mendukungpembangunan jangka panjang.Pemerintah Indonesia juga mendorong upaya introspeksi nasional dalampengelolaan ekonomi agar kekayaan alam Indonesia benar-benarmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Langkah ini dinilaipenting untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mengurangiketergantungan terhadap tekanan ekonomi global.Arah kebijakan fiskal yang disampaikan Presiden mendapat sambutanpositif dari kalangan parlemen. Anggota DPR RI Fraksi PKS,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini