Kuy! Lihat Nih Potret 5 PNS Tercantik Se-Indonesia, Dijamin ‘Ngiler’

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Selamat HUT ke-48 Korpri. Saat membahas Korpri, rasanya kurang kalau tak menampilkan potret-potret PNS super cantik yang ada di Indonesia.

Dari Sabang sampai Merauke, inilah 5 PNS paling cantik se-Indonesia, dijamin bikin kaum adam ngiler, gagal fokus dan susah tidur deh.

1. Victorine Lengkong (Kepala Dinas Pariwisata, Kota Bitung, Sulawesi Utara)

Victorine Lengkong

PNS satu ini sempat menjadi sorotan di tahun 2016 berkat parasnya yang cantik dan stylenya yang fashionable.

Di masa viralya, Victorine merupakan PNS di bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Bitung. Karirnya pun terus meningkat hingga pada kahirnya ia diangkat menjadi Plt Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kota Bitung.

2. Melisa Onibala (Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara)

Melisa Onibala

PNS cantik selanjutnya datang dari kota Manado, Sulawesi Utara. Melisa merupakan gadis kelahiran 10 Mei 1992 dan merupakan ulusan Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ekonomi. Ia berkantor Pemprov Sulawesi Utara. Gimana? bikin susah ngedip ya.

3. Muvida Pratiwi (Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri)

View this post on Instagram

a day without Laughter is a day wasted

A post shared by Muvida Pratiwi Fallugah (@muvidapratiwif) on

Wanita berhijab ini adalah PNS cantik asal kota Gorontalo yang kini bekerja di Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Kabarnya, selain sibuk menjadi pegawai negeri, Muvida juga kerap megisi waktu luangnya sebagai model loh!

Kecantikannya ini memang membuat kaum adam terpana. Bahkan tak sedikit dari warganet yang mengatakan bahwa parasnya mirip artis Indonesia Ariel Tatum. Eits, tapi doi sudah bersuami loh. Jangan macam-macam ya.

4. Riska Dewanti (Staf Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Tengah)

Selain cantik, Riska Dewanti juga termasuk PNS yang hits. Terlihat dari banyaknya followers yang ia miliki di akun Instagram-nya @riskadewanti. Namun, tak hanya parasnya yang membuat orang terkagum-kagum, kinerjanya pun juga baik. Kini Riska bekerja sebagai Staf Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Tengah. Doi juga sudah punya suami, bahkan sudah beranak satu.

5. Oza Moza Fujianti (Dinas Pertanian Karawang)

Satu lagi PNS cantik yang mampu menyegarkan harimu. Ada Oza Moza Fujianti, PNS yang kini bekerja di Dinas Pertanian Karawang, Jawa Barat.

Tak hanya cantik dan disibuki segudang kegiatan di kantor, Moza juga memiliki hobi yag unik, yakni menyukai olahraga-olahraga ekstrem. Salah satunya ialah mengendarai motor trail. Jadi buat kalian yang masih pakai motor Beat, minggir dulu deh. (Annastasya Rizqa/RyV)

 

Berita Terbaru

Penanganan Kasus Air Keras Melalui Pengadilan MiliterDinilai Solutif

Oleh: Dimas Alfarizi RahmanKasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus kembali menjadi sorotanpublik di tengah dinamika penegakan hukum yang ditempuh melalui mekanisme peradilanmiliter. Langkah ini dinilai sejumlah kalangan sebagai solusi yang tepat untuk memastikanproses hukum berjalan profesional, terukur, dan sesuai dengan kewenangan institusi yang terlibat, terutama karena dugaan keterlibatan aparat militer. Pemerintah pun menunjukkankomitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa mengganggu independensi proses hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses penyidikan terus berjalan secara signifikan. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian menyampaikanbahwa penyidikan yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI telah mencapai sekitar 80 persen. Hal ini menandakan adanya progres yang cukup cepat dalam mengungkap kasus yang sempat memantik perhatian luas masyarakat. Dalam proses tersebut, penyidik telah menetapkanempat orang tersangka dengan sangkaan pasal terkait penganiayaan berat dan penganiayaanberencana, yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut.Meski demikian, proses hukum belum sepenuhnya rampung karena masih menunggu sejumlahbukti penting. Penyidik saat ini tengah menantikan hasil visum dari Rumah Sakit CiptoMangunkusumo serta keterangan dari korban sebagai saksi utama. Kedua hal ini menjadi faktorkrusial dalam memperkuat konstruksi perkara sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan yang berhati-hati ini dinilai penting agar proses hukum tidak tergesa-gesa dan tetapmengedepankan akurasi serta keadilan bagi semua pihak.Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Aulia Dwi Nasrullah memastikan bahwainstitusinya bekerja secara maksimal dalam menangani kasus ini. Ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Keempat tersangkabahkan telah menjalani penahanan di fasilitas tahanan militer dengan pengamanan ketat sejakpertengahan Maret 2026. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada upaya untukmelindungi pelaku, melainkan justru menunjukkan keseriusan institusi militer dalam menjagaintegritasnya.Pengawasan dari Komnas HAM juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjagatransparansi. Lembaga tersebut berencana melakukan pendalaman lebih lanjut dengan memintaketerangan para tersangka serta menghadirkan ahli dari berbagai bidang. Upaya ini bertujuanuntuk memperkuat analisis dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benarmencerminkan keadilan substantif, tidak hanya sekadar memenuhi aspek formal hukum.Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban turut menjadi bagian penting dalam proses ini. Lembaga tersebut telah memberikan perlindungan fisik kepada korban, termasuk pengamananmelekat, bantuan medis, serta pemenuhan hak-hak prosedural selama proses hukum berlangsung. Perlindungan juga diberikan kepada saksi dan keluarga korban, sehingga mereka dapat menjalaniproses hukum tanpa tekanan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya fokus padapenindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia melalui ketuanya M. Risdiansyah menilai bahwa sikappemerintah yang tidak mencampuri proses peradilan merupakan langkah yang tepat. Hal inisejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penegakanhukum secara cepat dan profesional. Sikap Menteri HAM Natalius Pigai yang tidak melakukanintervensi juga dianggap sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip negara hukum.Menurut Risdiansyah, intervensi pemerintah dalam proses hukum justru berpotensi menimbulkanpreseden buruk di masa depan. Jika hal tersebut dibiarkan, maka dapat membuka ruang bagipenyalahgunaan kekuasaan yang merugikan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidakmendorong pemerintah untuk melampaui kewenangannya.Dalam perspektif yang lebih luas, penggunaan peradilan militer dalam kasus ini seharusnyadipahami sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah dan telah diatur dalam sistemperundang-undangan. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing dalam menanganiperkara yang melibatkan anggotanya. Dengan adanya pengawasan dari lembaga independenseperti Komnas HAM dan LPSK, proses ini tetap berada dalam koridor transparansi danakuntabilitas.Sepanjang satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan dalammemperkuat sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya tersebut terlihat darimeningkatnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, percepatan penanganan kasus strategis, hingga penguatan peran lembaga pengawas yang semakin aktif dalam menjalankan fungsinya. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kasus tertentu, tetapi jugaterus membangun sistem yang lebih kuat dan berkeadilan.Dengan demikian, penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus melaluipengadilan militer dapat dipandang sebagai langkah yang solutif selama dijalankan secaratransparan dan akuntabel. Semua pihak diharapkan dapat memberikan ruang bagi proses hukumuntuk berjalan tanpa tekanan, serta mendukung upaya penegakan hukum yang adil. Padaakhirnya, keadilan hanya dapat terwujud apabila setiap elemen bangsa menghormati hukum danbersama-sama menjaga integritas sistem peradilan yang menjadi fondasi negara hukum.*) Analis Kebijakan Keamanan dan Peradilan
- Advertisement -

Baca berita yang ini