Indonesia Seharusnya Jadi Kiblat Wisata Halal Dunia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Dihuni mayoritas penduduk beragama Islam tak serta merta menjadikan Indonesia memiliki kekuatan industri halal yang kuat. Bahkan, Indonesia kalah dengan negara-negara lain yang jumlah penduduk Muslimnya jauh lebih sedikit, seperti Malaysia ataupun negara-negara Arab.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin prihatin dengan kondisi itu. Ia meminta semua pihak terkait agar berupaya menjadikan Indonesia sebagai model utama bagi negara-negara lain dalam hal pelayanan terhadap wisatawan Muslim.

“Saya tegaskan, itulah yang disebut wisata halal yaitu layanan yang membuat wisatawan Muslim nyaman ketika mengunjungi sebuah destinasi,” kata Ma’ruf dalam Munas PHRI di Karawang, Senin 10 Februari 2020.

Ma’ruf menekankan, semua pihak yang terkait dengan pariwisata harus bisa memberi suguhan menarik untuk wisatawan Muslim luar negeri, terutama dari segi kebutuhan akan produk yang halal.

Selain itu, Ma’ruf memberi PR untuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) agar ikut serta mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Utamanya dalam sarana akomodasi, kuliner hingga kebutuhan para wisatawan untuk beribadah.

“Misalnya wisatawan yang beragama Islam, sangat membutuhkan fasilitas untuk dapat menjalankan ibadah melaksanakan shalat dan menikmati makanan halal dengan mudah,” kata dia.

Wapres Ma’ruf menilai penting bagi pelaku industri pariwisata untuk menyediakan layanan tambahan seperti tempat ibadah atau shalat yang laik dan bersih, serta menu makanan halal. Sebab, dengan fasilitas tersebut diyakini wisatawan Muslim akan meningkat karena merasa lebih nyaman mengunjungi destinasi wisata.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini