Oleh: Daniel Wonda
Seiring dengan meningkatnya ketegangan di Papua, terutama terkait dengan aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM), pemerintahan Presiden Jokowi telah mengambil berbagai langkah tegas untuk menangani konflik yang terus berkobar di wilayah tersebut.
Langkah-langkah ini, yang mencakup penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan upaya untuk memulihkan ketenangan di Papua, merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Dalam konteks ini, sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk mendukung kebijakan pemerintah yang telah dirancang dengan cermat demi terciptanya perdamaian di Papua.
Penegakan hukum di Papua menjadi sorotan utama setelah insiden pembunuhan pilot Glen Malcolm Conning, seorang warga negara asing asal Selandia Baru, yang terjadi di Distrik Alma, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada awal Agustus 2024.
Insiden ini memicu keprihatinan luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah, melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, bergerak cepat untuk menangkap pelaku dan memastikan bahwa kasus ini ditangani sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Langkah-langkah penegakan hukum yang cepat dan transparan sangat diperlukan dalam situasi seperti ini. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menekankan pentingnya upaya ini untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku pembunuhan dapat segera diadili.
Selain itu, penegakan hukum yang adil juga menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan negara-negara lain, terutama dengan Selandia Baru sebagai negara asal korban.
Pemerintah tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap dampak psikologis yang ditimbulkan oleh konflik ini. Para saksi korban, termasuk tenaga kesehatan, guru, dan warga sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian, membutuhkan dukungan untuk memulihkan kondisi psikis mereka.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Komnas HAM dan instansi terkait lainnya telah mendorong pelaksanaan program “trauma healing” untuk membantu para korban mengatasi trauma yang mereka alami.
Dalam upaya menjaga keamanan dan mendukung proses penegakan hukum di Papua, pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama. Keamanan di Papua bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan bekerja sama, masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua warga Papua.
Selain penegakan hukum, pemerintah juga harus menghadapi tantangan besar dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), sayap militer OPM, yang terus melakukan serangan terhadap aparat keamanan dan mengancam stabilitas di wilayah tersebut.
Serangan terbaru yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya pada akhir Agustus 2024 menandakan eskalasi serius dari konflik ini. TPNPB-OPM, yang dipimpin oleh Komandan Batalyon Kinogo, Mayor Keny Tipagau, menyerang pasukan TNI/Polri di Kampung Pogapa, Distrik Homeo.
Serangan tersebut menunjukkan bahwa OPM tidak hanya menargetkan aparat keamanan, tetapi juga berusaha untuk mengganggu proses demokrasi di Papua. Dalam pernyataannya, juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengancam akan menggagalkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada November 2024 di Intan Jaya.
Ancaman ini menunjukkan bahwa OPM tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya, bahkan jika itu berarti mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menghadapi situasi ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan damai. Pengamanan ekstra telah dikerahkan di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik, dan upaya diplomasi dengan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) juga sedang dilakukan untuk menekan OPM dan mendesak penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.
Namun, penting untuk diingat bahwa konflik di Papua bukan hanya masalah keamanan. Hal ini juga merupakan isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, dan integrasi sosial. Pemerintah telah menyadari pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani masalah Papua, yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat Papua.
Program-program pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur dan akses pendidikan, terus digalakkan untuk memastikan bahwa masyarakat Papua dapat menikmati manfaat yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya.
Penting bagi masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani konflik di Papua, termasuk memahami kompleksitas masalah yang ada. Konflik ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cepat atau sederhana, tetapi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Dalam menghadapi tantangan dari OPM, pemerintah telah menunjukkan ketegasan dan komitmen untuk mempertahankan kedaulatan negara serta melindungi hak asasi manusia. Kebijakan tegas yang diambil oleh pemerintah untuk menangani konflik di Papua adalah langkah yang tepat dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia dan menciptakan kondisi yang aman dan damai bagi seluruh rakyat Papua.
Sangat penting bagi kita semua untuk terus mendukung kebijakan pemerintah yang telah dirancang dengan cermat dalam menangani konflik di Papua. Dengan bersatu dan bekerja sama, kita dapat membantu menciptakan perdamaian di Papua dan memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, dapat hidup dalam keamanan dan kesejahteraan.
*) Mahasiswa Hukum Universitas Papua (Unipa)
