Oleh : Marcellino Angel Krey )*
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua. Dalam upaya ini, berbagai program strategis telah disiapkan untuk diterapkan pada tahun 2025. Fokus pemerintah pusat pada percepatan pembangunan Papua ini, tak hanya menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas, namun juga sebagai model pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) untuk bidang pembangunan Timur Indonesia dan Papua, Theofransus Litaay, menegaskan bahwa pemerintah akan terus memberikan perhatian penuh pada pelaksanaan program ini hingga tahun 2025.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian, yang diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.
Salah satu program unggulan yang akan diimplementasikan adalah penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat Papua, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, anak balita, serta siswa di seluruh jenjang pendidikan. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dan akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.
Pelaksanaan program ini menjadi sangat penting, mengingat tingkat gizi buruk dan stunting masih menjadi masalah yang signifikan di Papua. Melalui intervensi ini, pemerintah berharap dapat mencegah terjadinya stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Papua, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan produktif.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat di Papua sebenarnya bukan hal yang baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, telah dilakukan uji coba program pemberian makanan bergizi sehat di Kota Jayapura, bekerja sama dengan UNICEF.
Hasil dari program ini sangat positif, terutama dalam mengatasi masalah gizi buruk pada anak-anak. Keberhasilan ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan program serupa di seluruh wilayah Papua pada tahun 2025. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Papua, khususnya anak-anak, dapat terhindar dari masalah kesehatan yang sering kali disebabkan oleh kurangnya asupan gizi.
Selain fokus pada sektor kesehatan, pemerintah juga menempatkan perhatian besar pada peningkatan layanan kesehatan di Papua. Pada tahun 2025, pemerintah berencana untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit di wilayah tersebut. Rumah sakit tipe D di Papua akan ditingkatkan menjadi tipe C dengan peralatan medis yang lebih lengkap.
Hal ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Papua, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil, terhadap layanan kesehatan yang memadai. Kehadiran rumah sakit tipe C di Papua juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pelayanan kesehatan antara wilayah Papua dan daerah lain di Indonesia.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah telah menyiapkan program renovasi sekolah dan penyediaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang layak. Renovasi ini melibatkan berbagai kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama, yang akan bekerja sama dalam menentukan sekolah-sekolah mana saja yang membutuhkan perbaikan.
Selain itu, pemerintah juga berencana membangun sekolah unggulan di Papua. Tujuan dari pembangunan sekolah unggulan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) di Papua, khususnya bagi masyarakat asli Papua. Dengan adanya sekolah unggulan, diharapkan Papua dapat mencetak generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Di sektor pertanian, pemerintah berencana untuk mengembangkan lumbung pangan nasional di Papua. Program ini melibatkan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, dengan target 80 ribu hektare lahan yang diintensifikasi dan 150 ribu hektare sawah baru yang akan dicetak, terutama di wilayah Provinsi Papua Selatan.
Pengembangan lumbung pangan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan di Papua, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Dengan dukungan dari Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, diharapkan sektor pertanian di Papua dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga tidak tinggal diam dalam menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah dan panjang dengan pemerintah pusat. Dalam rangka memastikan keselarasan ini, pemerintah provinsi bersama dengan Econusa menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Sorong.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan di Papua tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat.
Sheilla Anna Edwina Tarami dari Econusa menegaskan pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dalam pembangunan Papua. Menurutnya, pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, serta mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
Dalam hal ini, Econusa telah aktif mendukung berbagai inisiatif lokal yang berfokus pada ketahanan masyarakat, advokasi kebijakan, dan pengembangan ekonomi lokal di Papua dan Maluku. Dukungan dari lembaga seperti Econusa sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan di Papua berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya, George Yarangga, menyampaikan harapannya agar Bimtek yang digelar dapat mendorong terciptanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian ekosistem.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang terarah, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat bertahan dalam jangka panjang dan tanggap terhadap bencana.
Pembangunan di Papua bukanlah sekadar janji, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan keberlanjutan. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung percepatan pembangunan ini, demi tercapainya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Papua.
)* Penulis Mahasiswa Papua Tinggal di Surabaya
