Oleh: Yuluku Wasiangge
Ketua BEM Universitas Cenderawasih
Sebagai mahasiswa, kami memandang penyanderaan terhadap sembilan perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, sebagai persoalan kemanusiaan yang tidak boleh dianggap sepele. Kami tidak ingin melihat kasus ini hanya dari sudut pandang politik atau keamanan. Bagi kami, ketika warga sipil kehilangan kebebasan, mengalami kekerasan, atau bahkan menjadi korban penyiksaan dan pembunuhan, maka di situlah nilai-nilai kemanusiaan sedang diinjak-injak.
Kasus penyanderaan terhadap sembilan perempuan serta pembunuhan dan penyiksaan terhadap seorang ibu di Jila merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Kami sepakat bahwa tindakan tersebut, apabila terbukti, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Tidak ada alasan politik, ideologi, ataupun perjuangan apa pun yang dapat membenarkan kekerasan terhadap warga yang tidak terlibat dalam konflik.
Kami juga ingin menegaskan bahwa sikap mahasiswa dalam persoalan HAM tidak boleh bersifat pilih-pilih. Kami tidak boleh hanya lantang ketika menemukan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat, tetapi kemudian diam ketika dugaan pelanggaran dilakukan kelompok bersenjata. Prinsip HAM harus berlaku untuk semua pihak. Jika TPNPB mengklaim dirinya memperjuangkan kepentingan dan masa depan Papua, maka penghormatan terhadap rakyat Papua sendiri seharusnya menjadi dasar perjuangannya.
Karena itu, keterlibatan kelompok TPNPB Kodap III Ndugama dalam kasus Jila benar-benar harus segera dihentikan dan para perempuan tersebut dibebaskan. Kelompok bersenjata tidak seharusnya menjadikan masyarakat sipil sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Bagi kami, mereka yang mengancam keselamatan rakyat justru sedang menjauhkan Papua dari cita-cita kehidupan yang aman dan bermartabat.
Khusus kepada TPNPB Kodap III Ndugama yang disebut berada di bawah pimpinan Egianus Kogoya, kami ingin menyampaikan pesan yang tegas: jangan menjadikan masyarakat Papua sebagai korban. Apabila benar kelompok ini berada di balik tindakan tersebut, maka mereka harus menghentikan kekerasan dan angkat kaki dari ruang kehidupan masyarakat sipil. Tanah Papua bukan milik kelompok bersenjata tertentu. Tanah Papua adalah rumah bersama yang harus dijaga oleh seluruh orang Papua.
Kami melihat tindakan kekerasan semacam ini juga berbahaya karena dapat memecah persatuan masyarakat. Ketika warga dari latar belakang suku yang berbeda menjadi korban atau merasa terancam, konflik dapat dengan mudah berkembang menjadi kecurigaan dan pertikaian antarkelompok. Padahal, masyarakat Papua memiliki ikatan adat, kekeluargaan, dan solidaritas yang seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun perdamaian.
Kami mendukung langkah pemerintah untuk memastikan keselamatan masyarakat serta penegakan hukum terhadap setiap pelaku kekerasan. Namun, kami juga berharap seluruh proses penanganan kasus dilakukan secara profesional, terukur, transparan, dan tetap mengutamakan perlindungan warga sipil. Negara harus hadir untuk memberikan rasa aman sekaligus memastikan bahwa korban memperoleh keadilan.
Sebagai mahasiswa Universitas Cenderawasih, kami percaya masa depan Papua tidak boleh dibangun melalui penyanderaan, pembunuhan, intimidasi, atau kekerasan. Perbedaan pandangan politik harus diselesaikan melalui cara-cara damai dan bermartabat. Tidak boleh ada perempuan, anak, maupun masyarakat sipil yang dikorbankan demi kepentingan kelompok mana pun.
Pada akhirnya, kami mengajak seluruh mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat Papua untuk bersama-sama merangkul korban dan menolak segala bentuk pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya. Jangan biarkan kekerasan memecah persaudaraan kita. Mari kita lawan setiap tindakan yang merendahkan martabat manusia dan membangun Papua melalui perdamaian, persatuan, hukum, serta penghormatan terhadap hak setiap warga.