Tetap Dibutuhkan Effort Keras Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Stunting.

Mata Indonesia, Jakarta – Kompleksitas perkembangan dunia hari perlu menjadi perhatian dan antisipasi serius. Setidaknya itu yang dikemukakan sebagai latar belakang pemikiran oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers seusai Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN tahun 2024 di Kantor Presiden, Senin (20/02).

Menkeu menjelaskan bahwa situasi global yang berubah secara drastic, peningkatan tensi geopolitik, kenaikan suku bunga global sebagai dampak inflasi dunia yang sangat tinggi, serta dibukanya kembali Tiongkok pasca periode lockdown, harus menjadi perhatian dan antisipasi.

Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi dampak geopolitik terhadap disrupsi laju ekspor dan kemungkinan peningkatan harga komoditas karena persaingan politik antara negara-negara besar.

Dalam jumpa pers tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut APBN di tahun 2024 difokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting.

Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka penurunan stunting menuju 3%. “Ini berarti perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan”, ujar Menkeu.

Menkeu juga menjelaskan bahwa APBN 2024,  sesuai arahan Presiden akan difokuskan pada program-program penurunan kemiskinan dan stunting. Menkeu menjelaskan  “Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024 dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun.”

Menkeu mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini  kuat, yakni  sebesar 5,3% pada tahun 2022. Angka ini  akan dijaga momentumnya di tahun 2023 dan 2024.

“Ini berarti, konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 5%, maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan, confidence dari konsumen harus dijaga, dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat,” jelas Menkeu.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka penurunan stunting menuju 3%. “Ini berarti perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan”, ujar Menkeu.

Dalam rangka pencapaian atas itu semua, jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pemerintah akan berusaha meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan melalui berbagai regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU HPP, dan UU HKPD.

Menkeu juga menyebut pemerintah akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk research, untuk vokasi, dan juga tax allowance dalam rangka mendukung berbagai transformasi industri.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pada tahun depan diharapkan,  pendapatan negara bisa tetap tumbuh dengan tax ratio yang meningkat dan belanja negara yang disiplin,  dengan prioritas sesuai agenda nasional.