Tak Ada Ajaran Radikalisme di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pondok Pesantren Al-Mukmin atau dikenal dengan Ponpes Ngruki, sebuah pesantren yang terletak di Ngruki, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pascabom Bali I, ponpes yang didirikan oleh Abu Bakar Ba’asyir ini sering dikaitkan dengan paham radikalisme. Ponpes yang sekarang dipimpin oleh Ustaz KH Ibnu Chanifah sering dicap sebagai pesantren penghasil teroris.

Sistem pendidikan dan pengajaran yang dikembangkan di lembaga ini adalah perpaduan antara sistem pesantren tradisional dengan pendidikan modern yang berkembang saat ini. Terkait isu radikalisme yang dituduhkan, Humas Ponpes Al-Mukmin Ustaz Muchshon menepisnya.

Ia menegaskan ponpes ini sangat terbuka untuk siapa pun. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kunjungan anggota DPR, Kepolisian, TNI, BIN, Kementerian Agama serta sejumlah kalangan lainnya.

”Terkait isu radikalisme, tanggapannya biasa saja. Kita selalu sampaikan kepada santri, jawablah dengan prestasi. Masyarakat di sini juga sudah tidak mempermasalahkan, kalau ada isu miring mereka sudah tidak tertarik,” ujarnya.

Muchshon menjelaskan, pihaknya akan terbuka dengan siapa pun yang ingin berkunjung ke Ponpes Al-Mukmin. Ia bercerita sejumlah anggota DPR pernah mengunjungi pondok pesantren tempatnya yang berlokasi di daerah pegunungan ini.

Sejak awal berdiri, Muchson menegaskan ponpes ini milik umat dan seluruh lapisan masyarakat Islam. Terkait kurikulum yang diajarkan, ia menjelaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan dengan sekolah pada umumnya. Ia juga membantah bahwa pesantren ini menerapkan ajaran radikalisme.

“Kita di sini lembaga pendidikan murni. Jadi tidak pernah berpikir sampai sejauh ini, entah itu kaitannya dengan ISIS atau pergerakan yang mana, kita fokus untuk pendidikan,” katanya.

Selain kurikulum yang setara dengan sekolah pada umumnya, Ponpes Al-Mukmin juga menambahkan pelajaran ekstrakurikuler sebagai bekal tambahan bagi santrinya, seperti sablon, kaligrafi, seni letter, menjahit, tata bogadan tata busana.

Reporter : Afif Ardiansyah

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini