Cuitan MI
Updated:

Sulitnya Menghukum Mati Koruptor

one
one
349
349
0
Eks Mensos Juliari Batubara (foto: istimewa)
Baca Juga
one
one

MATA INDONESIA, JAKARTA – Bak petir di siang bolong, Indonesia dikejutkan dengan tuntutan hukuman mati jaksa kepada terdakwa kasus korupsi PT Asabri, Heru Hidayat.

Tuntutan mati kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera ini karena ia terbukti melakukan korupsi serta pencucian uang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 22,7 Triliun Rupiah.

Indonesia memiliki UU Nomor 31 Tahun 1999, yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam UU tersebut, Pasal 2 Nomor 2 menyatakan secara tegas bahwa pidana mati dapat berlaku bagi tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud keadaan tertentu disini salah satunya adalah apabila mengulang tindak pidana korupsi.

Tercatat bahwa Heru Hidayat melakukan 2 perbuatan korupsi. Korupsi Jiwasraya pada tahun 2008-2018 dan korupsi Asabri pada tahun 2012-2019. Karena ia mengulang tindak pidana korupsi inilah yang menyebabkan jaksa menuntut hukuman mati.

Kejadian ini menjadi sejarah baru di Indonesia. Karena sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Dan ini peringatan buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya menuntut ringan pejabat setingkat Menteri Sosial seperti Juliari Batubara yang tega-teganya melakukan praktik korupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat kecil.

Meski KPK tidak berani menuntut hukuman mati, namun ini ada beberapa koruptor yang mendapat hukuman terberat:

  1. Akil Mochtar, Mantan Ketua MK

Akil Mochtar terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan menerima hadiah terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah. Hakim menyatakan menerima suap pada Pilkada Kabupaten Gunung Emas sebesar 3 Miliar Rupiah. Kemudian Kalimantan Tengah sebesar 3 miliar Rupiah. Pilkada Lebak di Banten sebesar 1 Miliar Rupiah. Pilkada Empat Lawang sebesar 10 Miliar Rupiah dan 500 Ribu USD. Dan Pilkada Kota Palembang sebesar 3 Miliar Rupiah. Rakus, Akil mendapat hukuman seumur hidup.

  1. Brigjen TNI Teddy Hernayadi

Beruntung hakim punya kebijakan untuk memberikan efek jera kepada koruptor. Awalnya tuntutan KPK kepada Teddy hanya 12 tahun penjara atas korupsi pembelian Alutsista seperti jet tempur F-16 dan helicopter Apache. Namun hakim akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Teddy  karena perbuatannya yang merugikan negara. Selain penjara seumur hidup Teddy juga wajib mengembalikan kerugian negara sebesar 130 miliar Rupiah. TNI pun memecat Teddy dari jabatannya secara tidak hormat.

  1. Adrian Waworuntu

Adrian dmendapat vonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akibat kasus pembobolan Bank BNI. Ia juga wajib membayar denda 1 Miliar Rupiah dan mengembalikan uang negara sebesar 300 Miliar Rupiah

  1. Urip Tri Gunawan

Mantan jaksa ini merupakan terpidana kasus suap perkara bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Ia terbukti menerima 660 Ribu USD. Karena ia jaksa, banyak orang berharap Urip mendapat hukuman mati. Namun ternyata ia hanya mendapat hukuman 20 tahun penjara dan denda 500 juta Rupiah. Anehnya lagi pada 12 Mei 2017 Ia mendapatkan pembebasan bersyarat.

Reporter: Desmonth Redemptus Flores So

Berita Sebelumnya
Piala AFF 2020: Timnas Indonesia Pede Taklukkan Kamboja
Berita Selanjutnya
Tradisi Unik Hari Natal di London, Antre Panjang di Depan Toko Daging!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini