Oleh: Yulianus Wenda*
Stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan di Papua. Dalam konteks ini, upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunanyang inklusif dan berkelanjutan perlu mendapatkan dukungan luas dari seluruhelemen masyarakat. Berbagai program strategis yang saat ini dijalankanmenunjukkan adanya keseriusan negara dalam mendorong pemerataankesejahteraan, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat lokal. Namundemikian, di tengah ikhtiar tersebut, munculnya konten-konten yang bersifatprovokatif, seperti film bertajuk “Pesta Babi”, berpotensi mengganggu harmoni sosialdan merusak kepercayaan publik terhadap proses pembangunan yang sedangberjalan.
Komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan di Papua terlihat nyatamelalui berbagai kebijakan konkret. Salah satunya adalah program cetak sawah rakyat yang ditargetkan mencapai 30.000 hektare pada tahun ini. Program ini tidakhanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga menjadiinstrumen strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Pendekatan yang digunakan melalui tahapan survei, identifikasi, dan desainmenunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan perencanaan yang matang dan berbasis data. Dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, dan potensi konfliklahan, program ini dirancang agar mampu berjalan efektif serta meminimalkanhambatan di lapangan.
Lebih jauh, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat adat menjadi elemenkrusial dalam memastikan keberhasilan program tersebut. Sinergi antara pemerintahpusat dan daerah tercermin dalam koordinasi intensif yang dilakukan untukmempercepat realisasi pembangunan. Pernyataan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa proses berjalan secara bertahap dan terukur, dengan target yang jelas hingga tahapkonstruksi. Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri memandang program ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligusmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena manfaat ekonominya langsungdirasakan oleh masyarakat sebagai pemilik lahan.
Selain sektor pertanian, penguatan aspek legalitas dan tata kelola pertanahan juga menjadi fokus penting. Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Pertanahan Nasional menunjukkan adanya keseriusan dalam menata aset daerahserta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Program percepatan sertifikasitanah, khususnya bagi penerima bantuan perumahan, menjadi langkah konkretuntuk melindungi hak-hak masyarakat sekaligus mendorong produktivitas ekonomi. Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, menekankanpentingnya penertiban aset serta pemetaan tanah adat sebagai fondasipembangunan yang terarah dan berkeadilan. Dengan kepastian hukum yang kuat, potensi konflik dapat ditekan, sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga.
Dukungan terhadap agenda pembangunan juga datang dari para tokoh adat dan kepala suku di berbagai wilayah Papua. Mereka menegaskan pentingnya menjagakeamanan dan kedamaian sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berjalanoptimal hingga ke tingkat kampung. Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menilai bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan kuncikeberhasilan setiap program pemerintah. Hal serupa disampaikan oleh Kepala Suku Aikai, Pit Pigai, yang melihat perhatian pemerintah sebagai bentuk nyata kepedulianterhadap masyarakat Papua. Pandangan ini diperkuat oleh Kepala Suku Damal, Pdt. Yohanis Magai, yang menilai bahwa komitmen pemerintah pusat mencerminkanupaya serius dalam mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera.
Dalam konteks tersebut, kehadiran konten provokatif seperti film “Pesta Babi” menjadi kontraproduktif terhadap semangat pembangunan yang sedang dibangunbersama. Narasi yang sarat provokasi berpotensi memicu kesalahpahaman, memperkeruh hubungan sosial, dan bahkan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Di saat seluruh pihak berupaya memperkuat persatuan dan stabilitas, penyebaran konten yang tidak konstruktif justru dapat menghambatproses pembangunan serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Penting untuk dipahami bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentanginfrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pembangunan sosial dan budaya yang harmonis. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama yang memungkinkan seluruhprogram berjalan dengan baik. Tanpa kondisi yang kondusif, berbagai upaya yang telah dirancang secara sistematis berisiko tidak mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih selektif dalam menyikapi informasiserta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangkukepentingan, Papua memiliki peluang besar untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Program-program yang telah dirancang menunjukkan arah yang jelasmenuju peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Namun, upayatersebut hanya akan berhasil apabila didukung oleh kondisi keamanan yang stabilserta kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan.
Pada akhirnya, menjaga stabilitas keamanan dan mendukung percepatanpembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Penolakan terhadap narasi provokatif seperti yang terkandung dalam film “Pesta Babi” merupakan bagian dari upaya menjaga harmonisosial. Dengan komitmen bersama, Papua dapat terus bergerak maju sebagaiwilayah yang damai, produktif, dan sejahtera, sekaligus menjadi contoh keberhasilanpembangunan yang berbasis pada kolaborasi dan persatuan.
*Penulis merupakan Tokoh Muda Papua