Sinergi Antar Lembaga Pastikan Kelancaran Distribusi Pangan dan BBM Jelang Lebaran

Baca Juga

Oleh : Gavin Asadit )*

Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, pemerintah Indonesia bersama berbagai lembaga terkait telah meningkatkan sinergi untuk memastikan kelancaran distribusi pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang-barang pokok bagi masyarakat selama Lebaran tahun 2025.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan asosiasi pelaku usaha. Tujuannya adalah memastikan kelancaran distribusi pasokan barang kebutuhan pokok agar stabilitas harga tetap terjaga, khususnya pada momen puncak hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Terkait minyak goreng, Kemendag telah berkoordinasi dengan produsen untuk meningkatkan pasokan hingga dua kali lipat. Pengawasan distribusi minyak goreng rakyat atau Minyakita ke pasar rakyat seluruh Indonesia juga diperketat agar harganya tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET). Kemendag bekerja sama dengan Satuan Tugas Pangan Polri, 38 Pemerintah Daerah, dan empat Balai Pengawasan Tertib Niaga untuk memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan, dan kesesuaian HET Minyakita.

Badan Pangan Nasional (NFA) memproyeksikan bahwa pasokan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025 mencukupi. Berdasarkan prognosa, neraca pangan diproyeksikan aman, dengan surplus beras sebesar 9 juta ton, gula konsumsi 1,1 juta ton, daging ruminansia 42 ribu ton, cabai rawit 33 ribu ton, dan telur ayam ras 284 ribu ton. Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, NFA melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Hingga 14 Februari 2025, GPM telah dilaksanakan sebanyak 376 kali di 9 provinsi dan 47 kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui APBN, APBD, maupun mandiri. Selain itu, terdapat 453 kios pangan di 31 provinsi dan 103 kabupaten/kota yang menyediakan bahan pangan pokok setiap hari dengan harga terjangkau.

Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi, baik BBM maupun LPG, aman selama masa Ramadan dan Idul Fitri meski di tengah perkiraan cuaca ekstrem. Perusahaan berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga untuk memantau kepadatan kendaraan hingga prediksi cuaca. 

Langkah strategis yang disiapkan antara lain memastikan ketersediaan energi di berbagai titik layanan yang sudah ada, seperti SPBU, pangkalan LPG, dan agen LPG agar masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang diperlukan. Selain itu, Pertamina Patra Niaga memetakan wilayah rawan bencana dan terpencil untuk menambah stok energi sebelum puncak arus mudik. Untuk mengantisipasi gangguan di jalur distribusi, disiapkan juga alternatif rute yang aman, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana alam seperti longsor atau erupsi gunung berapi.

Di tingkat daerah, langkah-langkah proaktif juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG. Di Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tengah menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan agen LPG. Tujuannya adalah memastikan stok BBM jenis Pertalite dan Bio Solar serta LPG 3 kg tetap tersedia bagi masyarakat selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. 

Hasil sidak menunjukkan bahwa BBM yang diuji tera masih dalam batas toleransi, sementara LPG 3 kg dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan serta memastikan penyaluran BBM dan LPG 3 kg berjalan sesuai ketentuan, sehingga distribusi bahan bakar subsidi ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat.

PT Elnusa Tbk menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran distribusi energi nasional dengan memperkuat sinergi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo Mohammad Rudy Salahuddin bersama Direktur Utama PT Elnusa Tbk, Bachtiar Soeria Atmadja, meninjau langsung kesiapan operasional di Integrated Terminal Gorontalo. Terminal ini berperan penting dalam mendistribusikan BBM ke wilayah Gorontalo dan sekitarnya, menjalankan proyek strategis seperti All In Plus, Pertashop, Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) Darat, dan Polri, sebagai upaya nyata dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Direktur Utama Elnusa, Bachtiar Soeria mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri energi untuk memastikan masyarakat mendapatkan pasokan bahan bakar secara lancar dan merata. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai lembaga terkait, diharapkan kelancaran distribusi pangan dan BBM selama Ramadan dan Idul Fitri dapat terjamin, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan lebaran dengan tenang tanpa kekhawatiran akan ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan bakar.

Lebih lanjut, adanya koordinasi yang erat, pengawasan ketat, serta kebijakan strategis yang diterapkan, masyarakat dapat merayakan lebaran dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran akan kelangkaan atau lonjakan harga kebutuhan pokok. Keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini